"Bapak Presiden ingin kita swasembada pangan pada tahun 2029, belum kerja kita, sudah maju jadi 2028. Begitu di APEC dan G20 beliau menyampaikan kita akan swasembada pangan tahun 2027. Belum kerja Pak, baru beberapa hari dilantik," kata Zulhas.
Zulhas menggarisbawahi bahwa untuk bisa mencapai target swasembada pangan, semua pihak perlu bersinergi, seluruh kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih.
"Kalau kita ngomong bibit, maka sekarang di BRIN, karena (Kementerian) Pertanian tidak boleh lagi melakukan penelitian atau riset. Kita perlu bibit unggul padi, jadi memang enggak mudah. Kalau kita bicara pupuk, pupuk itu mengular, ada 9 PP (peraturan pemerintah), perpresnya mungkin ada lima, peraturan menterinya mungkin ada belasan yang mengatur soal pupuk. Mesti SK bupati, SK gubernur, SK menteri keuangan, SK menteri pertanian, SK menteri perdagangan, banyak sekali pupuk,” kata Zulhas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia tidak akan melakukan impor beras pada 2025.
Prabowo yakin RI bebas impor beras di 2025 usai menerima laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan menteri lain yang berhubungan dengan pangan. Saat ini produksi dan cadangan pangan Indonesia naik mendekati 2 juta ton.
"Sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya, pada 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup. Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).
"Saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan, produksi pangan kita naik," kata Prabowo.
(ain)
