Gabungan suara RN dan partai-partai kiri cukup untuk menjatuhkan Barnier, dan Le Pen telah mengonfirmasi bahwa partainya akan mendukung mosi tidak percaya yang diajukan koalisi kiri di samping mosi dari RN sendiri. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Rabu (4/12/2024).
Mosi tidak percaya ini diajukan setelah Barnier pada Senin pagi mengumumkan akan memaksakan rancangan undang-undang jaminan sosial tanpa pemungutan suara di parlemen. Langkah ini dilakukan setelah konsesi menit terakhir dari pemerintah gagal memenangkan dukungan RN terhadap legislasi tersebut.
"Menghadapi pengingkaran demokrasi yang kesekian kalinya, kami akan mencabut kepercayaan terhadap pemerintah," kata Mathilde Panot dari partai kiri France Unbowed. "Kita sedang menghadapi kekacauan politik akibat pemerintahan Michel Barnier dan kepemimpinan Emmanuel Macron."
Barnier mendesak anggota parlemen untuk tidak mendukung mosi tidak percaya tersebut.
"Kita berada di momen kebenaran... Rakyat Prancis tidak akan memaafkan kita jika kita mengutamakan kepentingan pribadi di atas masa depan negara," katanya. Ia menyerahkan nasib pemerintahannya pada parlemen yang terpecah akibat hasil pemilu dini yang tidak meyakinkan pada Juni lalu.
Pemerintahan minoritas Barnier bergantung pada dukungan RN untuk bertahan. Namun, rancangan undang-undang anggaran yang bertujuan mengendalikan defisit publik melalui kenaikan pajak sebesar 60 miliar euro dan pemotongan belanja memutuskan hubungan rapuh tersebut.
Kubu Barnier dan Le Pen saling menyalahkan, dengan masing-masing mengklaim telah berupaya mencapai kesepakatan dan membuka ruang dialog.
Seorang sumber dekat Barnier menyatakan bahwa perdana menteri telah memberikan konsesi besar kepada Le Pen, dan jika mosi tidak percaya berhasil, semua keuntungan yang sudah diraih akan hilang.
"Apakah dia siap mengorbankan semua kemenangan yang telah dia peroleh?" ujar sumber itu kepada Reuters.
Jika mosi tidak percaya disahkan, Barnier harus mengundurkan diri. Namun, Macron mungkin akan memintanya untuk tetap menjalankan pemerintahan sementara hingga perdana menteri baru terpilih, yang kemungkinan baru terjadi tahun depan.
Salah satu opsi adalah Macron menunjuk pemerintah teknokrat tanpa agenda politik, dengan harapan bisa lolos dari mosi tidak percaya. Namun, pemilu parlemen baru tidak dapat digelar sebelum Juli.
Jika parlemen belum menyetujui anggaran hingga 20 Desember, pemerintah sementara dapat menggunakan kekuatan konstitusional untuk mengesahkannya melalui peraturan. Namun, langkah ini berisiko karena terdapat ketidakjelasan hukum terkait penggunaan kekuasaan tersebut oleh pemerintah sementara, yang dapat memicu kecaman dari oposisi.
Langkah yang lebih memungkinkan adalah pemerintah sementara mengajukan undang-undang darurat khusus untuk memperpanjang batas pengeluaran dan ketentuan pajak dari tahun ini. Namun, ini berarti langkah penghematan yang direncanakan Barnier tidak akan terlaksana.
(del)
