Langkah tersebut juga dilakukan untuk mengatasi masalah produksi pertanian yang terhambat akibat minimnya akses jaringan irigasi di berbagai daerah, terutama penghasil pangan di Indonesia.
"Dulu ada aturan kalau 1.000-3.000 hektare itu gubernur dan bupati. Pusat nggak boleh. Sekarang, nanti pemerintah pusat boleh juga membangun," ujar dia.
Kementan sendiri pada 2025 memiliki pagu anggaran tambahan mencapai Rp29,37 triliun, meningkat signifikan dari total pagu indikatif sebelumnya yang hanya Rp7,9 triliun. Namun, nilai tersebut masih lebih kecil dari usulan pertama Kementan yang sebesar Rp68 triliun.
Penambahan anggaran tersebut ditujukan untuk untuk mendukung program Quick Wins lumbung pangan yaitu untuk cetak sawah seluas 150.000 Ha dan intensifikasi 80.000 Ha Rp15 triliun.
Kemudian, sebanyak Rp6,4 triliun akan dialokasikan untuk mendukung program Quick Wins. Secara terperinci Rp4,33 triliun digunakan untuk peningkatan produksi padi dan jagung dan Rp2,13 triliun untuk peningkatan produksi daging dan susu.
Sementara, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp139,4 triliun guna mendukung program ambisiusnya untuk mendanai berbagai program strategis yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.
(ain)
