Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan dapat langsung membangun jaringan saluran irigasi di seluruh daerah Indonesia, seiring dengan upaya memperlancar program swasembada pangan. Aturan tersebut akan diteken pekan depan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan tersebut dilakukan jika Pemerintah Daerah (Pemda) tak mampu dan kekurangan anggaran dalam membangun irigasi, yang pada akhirnya menghambat produktivitas pertanian.
"Saya baru saja Rakor, selesai mengenai ini. Saya sampaikan ke Bupati, Gubernur juga. Ini sekarang pusat boleh membangun irigasi. Perpres sudah selesai. Mungkin 1-2 minggu ini bisa ditandatangan," ujar Zulhas, sapaan akrabnya, disela acara sarasehan 100 Ekonom Indef di Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Sekadar catatan, berdasarkan aturan sebelumnya, pembangunan jaringan irigasi dengan lahan seluas 1.000 hektare (Ha) menjadi tanggung jawab Bupati. Sementara itu, pembangunan irigasi pada lahan 1.000-3.000 Ha menjadi tanggung jawab Gubernur.
Zulhas mengatakan, dalam aturan itu, Kementan nantinya akan mengambilalih pembangunan irigasi tersebut apabila sejumlah Pemda memiliki keterbatasan anggaran.
Langkah tersebut juga dilakukan untuk mengatasi masalah produksi pertanian yang terhambat akibat minimnya akses jaringan irigasi di berbagai daerah, terutama penghasil pangan di Indonesia.
"Dulu ada aturan kalau 1.000-3.000 hektare itu gubernur dan bupati. Pusat nggak boleh. Sekarang, nanti pemerintah pusat boleh juga membangun," ujar dia.
Kementan sendiri pada 2025 memiliki pagu anggaran tambahan mencapai Rp29,37 triliun, meningkat signifikan dari total pagu indikatif sebelumnya yang hanya Rp7,9 triliun. Namun, nilai tersebut masih lebih kecil dari usulan pertama Kementan yang sebesar Rp68 triliun.
Penambahan anggaran tersebut ditujukan untuk untuk mendukung program Quick Wins lumbung pangan yaitu untuk cetak sawah seluas 150.000 Ha dan intensifikasi 80.000 Ha Rp15 triliun.
Kemudian, sebanyak Rp6,4 triliun akan dialokasikan untuk mendukung program Quick Wins. Secara terperinci Rp4,33 triliun digunakan untuk peningkatan produksi padi dan jagung dan Rp2,13 triliun untuk peningkatan produksi daging dan susu.
Sementara, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp139,4 triliun guna mendukung program ambisiusnya untuk mendanai berbagai program strategis yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.
(ain)
