Bloomberg Technoz, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus menuduh adanya keterlibatan partai coklat dalam sejumlah praktik kecurangan pada Pilkada 2024. Partai Coklat sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada Kepolisian atau Polri -- coklat adalah warna seragam Polri.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menilai, pemerintah tak menemukan laporan yang bisa menunjukkan adanya pola yang terstruktur dan sistematis tentang ketidaknetralan kepolisian pada Pilkada Serentak 2024. Bahkan, dia mengklaim sama sekali belum ada laporan pelanggaran Pilkada yang disebabkan ketidaknetralan anggota Polri.

"Yang masuk aduan ke kita [Polri] rasanya saya belum lihat aduan khusus soal itu," ujar dia, Senin (02/11/2024).

Meski pun ada, kata dia, laporan yang masuk lebih merupakan evaluasi kepolisian dalam penanganan ketertiban selama proses Pilkada 2024 berlangsung. Laporan atau aduan lainnya lebih kepada dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara; dan kekecewaan karena Bawaslu belum menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pilkada.

"Saya sejauh ini belum lihat aduan spesifik soal itu [Parcok]," kata dia.