Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai desakan moratorium smelter nikel berbasis rotary kiln-electric furnace (RKEF) tidak urgen untuk dieksekusi, meski pengusaha telah mengeluhkan sumber daya nikel saprolit makin menipis.

Hasyim Daeng Barang, Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, mengatakan saat ini pemerintah—di tataran lintas kementerian teknis — masih membahas urgensi moratorium smelter nikel berbasis RKEF.

Pemerintah tengah menghitung berapa total smelter penghasil bahan baku baja nirkarat atau stainless steel tersebut di Indonesia, berikut kapasitas produksi serta permintaannya.

“Akan tetapi, tidak mendesak juga sebenarnya [moratorium smelter RKEF]. Tanpa moratorium juga kan pasti orang [investor] sudah tidak ke arah situ, karena sudah banyak smelter-nya. Smelter RKEF itu sudah banyak,” ujarnya ditemui di kantor CSIS, akhir pekan lalu.

Menurutnya, pemerintah juga tidak bisa memaksakan penyetopan investasi smelter nikel RKEF. Meski demikian, dia meyakini investasi smelter RKEF akan melambat dengan sendirinya jika produksi olahan saprolit dari Indonesia sudah terlalu membanjiri pasar.