Bloomberg Technoz, Jakarta – Lobi-lobi pemerintah untuk menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) dinilai sebagai manuver yang kurang strategis. Pemerintah juga diimbau tidak gegabah memutuskan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport yang akan berakhir pada 2041.

Dalam kaitan itu, pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fami Radhy mengatakan porsi kepemilikan saham pemerintah sebesar 51% di PTFI saat ini sebenarnya sudah cukup untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam membuat berbagai kebijakan pertambangan, termasuk soal larangan ekspor konsentrat tembaga.

Atas dasar itu, dia pun mempertanyakan urgensi negosiasi pemerintah untuk menambah porsi saham di PTFI menjadi sekitar 60%.

“Saya kira untuk periode sekarang, manuver itu sangat tidak strategis. Pertama, apa tujuan yang ingin dicapai dalam 60% itu? Sesungguhnya, sekarang saja dengan 51% seharusnya sudah mayoritas, tetapi peran Freeport-McMoRan Inc masih jauh lebih besar. Misalnya, dalam hal ekspor konsentrat. Selalu tetap minta bisa relaksasi, juga selalu mengancam. Artinya apa? Meski [kepemilikan saham] lebih dari 51%, peran Indonesia itu tidak dominan. Kalau kondisi semacam ini masih tetap dipertahankan, [mau] 60% sekalipun tidak akan ada gunanya,” ujarnya saat dihubungi Rabu (3/5/2023). 

Kedua, Fahmi menilai pemerintah akan memboroskan biaya untuk menambah kapital di Freeport, padahal tuah dari menambah kepemilikan saham di perusahaan tersebut masih belum tertakar.