Hashim mengatakan Prabowo mendapatkan data tersebut melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Ada indikasi, pengusaha yang nakal. Ada jutaan hektare kawasan hutan yang diokupansi oleh pengusaha kebun sawit yang nakal. Ternyata sudah diingatkan, tetapi sampai sekarang belum bayar. Kami dapat data bisa sampai Rp300 triliun yang belum bayar,” ujar Hashim dalam agenda Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).
Selain itu, Anggito sebelumnya mengamini dirinya hanya akan berfokus mengurus penerimaan negara di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kalau saya kan concern-nya [fokusnya] di penerimaan negaranya,” tutur Abimanyu dalam Orasi Ilmiah di Rapat Terbuka Senat Sekolah Vokasi UGM 2024 yang disiarkan secara daring, Senin (28/10/2024).
Di lain sisi, wacana pembentukan badan penerimaan negara (BPN) sempat menguat. Namun, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Edi Slamet Irianto sempat mengatakan wacana pembentukan BPN dibatalkan karena ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Program ini pada akhirnya tidak disetujui oleh Bu Menteri [Sri Mulyani] dan jajarannya, karena dianggap belum perlu membentuk Badan Penerimaan Negara,” ucap Edi dalam Arah Kebijakan Perpajakan di Era Pemerintahan Kabinet Merah Putih disiarkan secara daring, dikutip Rabu (13/11/2024).
(dov/del)
