“Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistik. Hal yang jelas memang ada program 3 juta rumah itu semua tentu harus ada step by step,” ujar Agus.
“Bagi saya yang paling penting sebelum memberikan statement resmi saya harus duduk lebih intens lagi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang jelas nanti kita akan bisa jelaskan step by step ya.”
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan peningkatan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit.
“Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," ujar Ara.
Di lain sisi, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengonfirmasi program pembangunan 3 juta rumah yang akan dijalankan pada era kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan target anual, bukan sepanjang periode pemerintahan berikutnya selama 5 tahun.
Untuk itu, dia berharap program tersebut juga dapat dilanjutkan kepada kepemerintahan selanjutnya, walaupun Prabowo sendiri diketahui baru akan dilantik pada 20 Oktober 2024.
Mulanya, Hashim—yang notabene juga adalah adik dari Prabowo — menekankan bahwa Satgas Perumahan tidak hanya akan membangun 3 juta unit perumahan, sesuai program presiden ke-8 tersebut, tetapi membangun 15 juta perumahan atau lima kali lipat dari target tiap tahunnya.
"Perumahan setelah kita pelajari, kita perlu besar-besaran dipikirkan funding pendanaan. Ternyata setelah dipelajari bukan 3 juta [rumah] per periode. Kita mau bikin 3 juta setahun, jadi 5 tahun total 15 juta," kata Hashim di agenda REI, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).
Untuk diketahui, pembangunan 3 juta unit rumah ini akan terbagi menjadi 2 juta unit pembangunan perumahan untuk di desa, dan 1 juta pembangunan unit apartemen di kota. Untuk pembangunan di desa sendiri, Hashim menjelaskan hanya diperbolehkan untuk kontraktor daerah yang bisa mengikuti program ini.
(dov/del)