Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Mufti Aman merespons kabar ojek online tidak menerima subsidi BBM dari pemerintah. Dia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati mengambil kebijakan. 

“Jangan sampai keputusan kebijakan subsidi BBM diputuskan secara ngawur dan serampangan. Ini bisa memicu demo besar-besaran. Jika ini terjadi maka dampak ekonomi dan politiknya sangat besar dan bisa tidak terkendali," kata Mufti Anam dalam keterangannya, kemarin.

Mufti pun mengingatkan pemerintah dalam hal ini menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa ojek online yang jumlahnya mencapai 4 jutaan itu juga masuk kategori transportasi umum.

"Transportasi umum bukan hanya yang berpelat kuning melainkan juga transportasi ride haidling atau ojek online. Rencana ini sangat berbahaya,” kata dia. 

"Pemerintah keliatan sekali kegamangan dan maju mundur rencana pembatasan subsidi BBM. Ini menunjukkan tidak jelasnya rencana Pemerintah dalam mengendalikan subsidi BBM yang tepat sasaran," jelas Mufti.