Kehadiran negara, kata dia, harus menjadi regulator yang memudahkan. Dia pun berjanji Pemerintah Indonesia bukan ingin bersaing dengan pihak swasta dalam rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun.

"Negara itu paling bantu risetnya, Hal-hal yang gak bisa dibiayai swasta, Itu riset, itu yang kita kembangkan. Negara hadir di situ, memberikan subsidi kepada ketidaksempurnaan pasar," tegas dia.

"Kehadiran negara adalah memudahkan, Bukan untuk bersaing dengan Anda."

Pada kesempatan yang sama, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN (BBTN) mengakui masih ada sejumlah kendala dalam merealisasikan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan kendala meliputi masalah perizinan analisis dampak lingkungan (Amdal), keterbatasan lahan, hingga utilisasi listrik dan air.

"Teman-teman pengembang masih mempertanyakan soal perizinan Amdal. Ini masih jadi sering pertanyaan. Kemudian penyambungan listrik untuk kawasan perumahan baru. Lalu juga air, sehingga ini sering jadi kendala," ujar Nixon.

Nixon mengatakan, beberapa kendala tersebut pada akhirnya akan berpotensi untuk menghambat percepatan implementasi program kebanggaan Prabowo itu.

Pasalnya, kata dia, syarat ketentuan penjualan dan pemasaran rumah subsidi  mengamanatkan jika kondisinya harus tersambung dengan berbagai fasilitas dan utilisasi yang memadai.

"Karena rumah subsidi, kalau rumah belum jadi, tidak boleh dijual secara resmi. Itu jadi syarat penjualan rumah. Tersambung listrik dan ada kebutuhan utilitas lain. Ini yang sering juga menjadi bahan diskusi," terang Nixon.