Stigma masih menjadi tantangan signifikan. Data menunjukkan 53% ODHIV tidak mengetahui adanya perlindungan hukum atas hak mereka, membuat banyak dari mereka ragu mengakses layanan kesehatan.
“Penting bagi kita untuk membangun pendekatan berbasis hak yang menghapus stigma dan diskriminasi. Semua orang berhak atas layanan kesehatan yang setara,” kata dr. Ina dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (29/11/2024).
Dalam kesempatan sama, Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), dr. Yudhi Pramono, MARS, menegaskan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencapai Akhiri AIDS pada 2030.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan kolektif untuk menciptakan layanan kesehatan inklusif yang menghormati hak asasi manusia. Dengan langkah bersama, kita bisa menekan angka infeksi baru, meniadakan kematian terkait AIDS, dan meningkatkan kualitas hidup ODHIV,” ujarnya dr Yudhi.
(dec/lav)
