Prabowo pun merinci kenaikkan gaji sebesar satu kali gaji untuk guru ASN dan Rp2 juta untuk guru non-ASN yang mengikuti sertifikasi pendidikan profesi guru (PPG).
"Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesi ya ditingkatkan menjadi Rp2 juta," ungkap Prabowo.
Kenaikan gaji ini, kata Prabowo anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025, atau naik sekitar Rp 16,7 triliun.
2. Membantu Kualitas Pendidikan Guru Yang belum sarjana
Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bakal memberikan bantuan pendidikan untuk para guru yang belum menggapai pendidikan sarjana atau setara D4 dan S1, mulai 2025. Ia mengakui RI masih ada 249.623 guru yang belum berpendidikan D4/S1.
"Secara bertahap mulai 2025 para guru tersebut akan diberikan bantuan pendidikan untuk melanjutkan Studi ke jenjang D4/S1," kata Prabowo.
3. Pengadaan Program PPG (program pendidikan guru)
Pengadaan Program PPG dalam meningkatkan kualitas guru ketika mengajar. Program ini dikhususkan bagi para guru yang telah lulus D4 dan S1.
“Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan guru akan dilaksanakan PPG pada 2025 untuk 806.486 guru ASN dan non ASN yang sudah memenuhi kualifikasi D4 dan S1,"ungkap Prabowo.
Skema peningkatan kesejahteraan guru lewat PPG dimaksudkan agar selaras dengan peningkatan kualifikasinya. Ketika mereka mempunyai sertifikasi, kemudian mereka akan mendapatkan tunjangan.
"Karena dia kan untuk dapat sertifikasi dia harus ikut PPG. Nah PPG itu kan pelatihan bagaimana guru yang sudah memiliki kualifikasi D4 atau S1 itu meningkat kualifikasinya," tutur Mu'ti pada kesempatan yang sama.
"Sesuai amanat undang-undang kan harus punya kualifikasi yang dengan kualifikasi itu dia punya sertifikasi dengan dapat sertifikasi maka dia dapat tunjangan sertifikasi. Jadi clear ya jadi bentuknya tunjangan kesejahteraan melalui sertifikasi ya kalau pendapatannya meningkat masa kualitasnya nggak meningkat, kira-kira begitu," jelas Mu'ti.
4. Bantuan Studi Lanjut D4 dan S1
Selain itu, pemerintah tengah membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru non ASN yang belum mendapat sertifikasi melalui bantuan cash transfer.
Adapun besaran dan jumlah penerimanya akan diumumkan tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) tengah mendata penerima bantuan tersebut.
"Sekarang oleh Badan Pusat Statistik sedang dihitung dan dicari by name dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat itu," ujar Prabowo.
5. Pengelolaan Kinerja Guru Lebih Sederhana
Pengelolaan kinerja guru akan dibuat secara lebih sederhana. Pasalnya, pengisian e-kinerja sejauh ini banyak dikeluhkan guru dan memakan habis waktu mereka selama di sekolah. Mendikdasmen akan merancang hal itu mulai 2025.
"Para guru tidak perlu menghabiskan waktu untuk memenuhi pengelolaan e-kinerja. Mulai tahun 2025, akan diberlakukan pengelolaan kinerja guru kepala sekolah dan pengawas yang lebih simpel, tidak ribet dan tidak perlu ribut," kata Mu'ti.
"Basis kebijakan tersebut merupakan respons dan jawaban kami atas aspirasi para guru penyelenggara pendidikan swasta dan pemenuhan arahan bapak Presiden akan pelayanan yang tidak ribet dan birokrasi yang tidak berbelit," katanya.
(dec/roy)
