Pernyataan soal kebutuhan investasi transisi energi Indonesia tersebut sebelumnya disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo di ajang Conference of the Parties (COP) ke-29 belum lama ini.
Hashim mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto memiliki program untuk menambah 100 gigawatt (GW) energi atau pembangkit listrik baru; di mana 75% di antaranya bakal berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT), yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga 15 tahun ke depan.
Dia memberikan perincian bahwa 75% EBT dari 100 GW tersebut bakal disokong oleh 25 GW pembangkit listrik tenaga angin/bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik panas bumi (PLTP), dan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
"Akan ada program-program baru yang akan ditawarkan oleh Presiden Prabowo dan pemerintahannya kepada dunia. Salah satunya, program tersebut adalah 100 GW energi baru yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru dalam 15 tahun ke depan, yang 75%-nya—atau 75 gigawatt — akan berupa energi terbarukan," ujar Hashim dalam upacara pembukaan Indonesia Pavilion COP 29 yang disiarkan secara virtual, dikutip Selasa (12/11/2024).
Selain itu, Hashim juga mengatakan pemerintah memiliki komitmen pada program-program baru, seperti penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon atau carbon capture storage/carbon capture utilization storage (CCS/CCUS).
Menurutnya, beberapa perusahaan multinasional seperti ExxonMobil, British Petroleum (BP), dan lainnya telah mengajukan rencana untuk berinvestasi CCS/CCUS di Indonesia.
Sekadar catatan, Indonesia saat ini setidaknya memiliki 15 proyek CCS/CCUS dengan berbagai investor.
"Indonesia diberkati dengan potensi penyimpanan karbon yang sangat besar. Kita diberkati dengan lapisan saline aquifer dalam jumlah yang sangat besar di seluruh nusantara, di darat dan lepas pantai. Kami memperkirakan bahwa kita memiliki kapasitas penyimpanan karbon sebesar 500 gigaton. Ini adalah jumlah yang sangat besar," ujarnya.
Dari sisi perdagangan karbon, Indonesia juga telah memverifikasi 577 juta ton karbon yang bakal ditawarkan kepada berbagai pihak. Adapun, beberapa negara seperti Kerajaan Norwegia telah membuat komitmen baru 30 juta ton.
Salah satu negara teluk, kata Hashim, juga membuat membuat komitmen untuk mengajukan penawaran untuk membeli 287 juta ton karbon Indonesia.
"Pemerintah, di bawah kepemimpinan Kementerian Lingkungan Hidup, sedang menyelesaikan penilaian 600 juta ton karbon lebih lanjut, yang kami harapkan dapat ditawarkan kepada dunia dalam beberapa bulan ke depan," ujarnya.
(wdh)
