“Subsidi langsung akan memberikan manfaat yang lebih besar jika dialokasikan pada sektor yang tepat seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, BLT, dan kebutuhan kesejahteraan masyarakat lainnya.”
Kedua, melalui diversifikasi energi. Purnomo menjelaskan strategi diversifikasi energi diusulkan untuk mengurangi konsumsi energi fosil dan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di sektor transportasi (EV, biofuel, bahan bakar gas), rumah tangga (listrik, kompor listrik, pipa gas, LPG nonsubsidi, Solar PV Atap), industri (listrik, bahan bakar gas, biofuel), dan pembangkit listrik (co-firing, penghentian bertahap pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, EBT).
“Faktor penting dalam diversifikasi energi adalah teknologi dan kelayakan ekonomi energi alternatif,” terangnya.
Ketiga, melalui konservasi energi. Strategi ini, kata Purnomo, diusulkan untuk mendorong konsumsi energi yang efisien dan mengurangi persentase konsumsi energi yang digunakan untuk mencapai output ekonomi.
Mengacu pada target dari Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN), pengguna akhir energi dapat menghemat sekitar 17% (Industri), 20% (Transportasi), 15% (Rumah Tangga), dan 15% (Bangunan Komersial).
“Namun, kesadaran masyarakat memegang peranan penting dalam pelaksanaan konservasi energi,” tegasnya.
Peralihan Subsidi
Untuk diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja mengonfirmasi keputusan final pemerintah untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM ke format BLT.
Menurut Bahlil, pengalihan subsidi BBM menjadi BLT akan dilakukan secara kombinasi atau blended. Dengan kata lain, subsidi BBM tidak akan sepenuhnya dicabut; tetapi hanya sebagian dialihkan ke dalam format bantuan uang kepada masyarakat, sedangkan sisanya tetap menggunakan skema subsidi berbasis kuota terhadap komoditas/barang.
“Nanti Bapak Presiden [Prabowo Subianto] insyallah dengan kami akan mengumumkan, jadi skemanya ini kemungkinan besar itu blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT,” kata Bahlil kepada awak media, Rabu (27/11/2024).
Bahlil mengaku sudah menemui Prabowo untuk membahas keputusan final mengenai perubahan skema subsidi BBM mulai tahun depan, berikut tata cara penyaluran dan kriteria penerimanya agar lebih tepat sasaran.
Dia pun menggarisbawahi bahwa perubahan skema tersebut tidak berarti pemerintah akan mencabut subsidi BBM. “Semuanya ada subsidi, cuma selama ini kan kita tahu, bahwa subsidi ini ditengarai sebagian tidak tepat sasaran,” lanjutnya.
Sekadar catatan, dalam APBN 2025, total volume BBM bersubsidi dialokasikan sebanyak 19,41 juta kiloliter (kl). Perinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta kl dan minyak solar sejumlah 18,89 juta kl.
Sementara itu, untuk gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.
Penetapan alokasi subsidi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan dengan target tahun sebelumnya sebesar 19,58 juta kl, didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi pada 2025 agar lebih tepat sasaran.
Pemerintah sendiri telah mengusulkan untuk mempertahankan besaran subsidi untuk solar sebesar Rp1.000 per liter pada 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan harga BBM.
Selain BBM dan LPG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp90,22 triliun untuk subsidi listrik pada 2025 dan naik dari target 2024 sejumlah Rp73,24 triliun. Angka ini mencakup sisa kurang bayar 2023 sebesar Rp2,02 triliun.
Kenaikan tersebut didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan pada 2024 menjadi 42,08 juta pada 2025.
(wdh)
