Menurut penilaian, India telah terbukti berhasil menjaga biaya tetap terkendali. Pendekatan terdesentralisasi – program yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian dengan bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat – telah membantu memastikan fleksibilitas dan membatasi paparan pemerintah pusat.
Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim anggaran Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun dianggarkan tanpa memangkas anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) lain karena bersumber dari dana abadi pendidikan.
Sri Mulyani mengatakan, dana makan bergizi gratis (MBG) berasal dari cadangan pendidikan sehingga anggaran program ini tidak mengambil atau memangkas pos belanja manapun atau anggaran bersifat on top.
“Ini cadangan pendidikan ini yang menjadi belanja. Jadi tidak diambil dari pos yang sudah dialokasikan tapi bisa dari cadangan pendidikan yang kita bisa kemudian gunakan untuk penggunaan program makan bergizi gratis,” ucap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Senin (2/9/2024).
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan beberapa waktu lalu juga gencar mengenalkan program Makan Bergizi Gratis ke beberapa negara.
Bahkan, pemerintahan China juga sepakat untuk mendukung pendanaan program Makan Bergizi Gratis, di mana kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan "Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia".
Kesepakatan tersebut dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.
"Ya mereka [pemerintah China] akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga dalam keterangannya di Beijing, dikutip Senin (11/10/2024).
(dov/lav)
