Jokowi resmi menandatangani pembaruan KUHP, 2 Januari 2023. Sebelumnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan draf revisi beleid hukum pidana tersebut pada 6 Desember 2022. Pada saat ini, sejumlah lembaga pemerintah memang tengah menggenjot sosialisasi dan edukasi tentang isi kitab yang terdiri dari 37 bab dan 624 pasal tersebut.

"Harapannya adalah dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerapan KUHP," kata Mahfud.

Acara sosialisasi bertajuk Kenduri KUHP Nasional tersebut dihadiri Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Hiariej; Direktur Jenderal IKP Kementerian Kominfo, Usman Kansong; Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama; Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Barda Nawawi Arief.

(frg)