Sebagai contoh, kata Hasto, PDIP mendeteksi sejumlah intervensi bagi tim pemenangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi pada Pilkada Banten. Beberapa orang bersaksi mengalami penghadangan saat berupaya bertemu dengan pemilih atau masyarakat.
Hal ini pun berdampak pada hasil hitung cepat Pilkada Banten yang hasilnya jauh dari sigi sejumlah lembaga survei pada masa kampanye. Pada hasil survei, Airin-Ade disebut berpotensi menang karena memiliki elektabilitas yang jauh lebih unggul dari Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
Akan tetapi, Berdasarkan quick count Litbang Kompas, Airin-Ade mendapatkan suara 42,36%. Angka ini berada di bawah pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah yang berada pada level 57,64%. Adapun, data yang dihimpun Litbang Kompas sudah masuk 99% per 19.44 WIB pada hari ini.
"Ini menujukan berbagai keanehan dan kemudian kami meminta seluruh simpatisan masyarakat di Banten untuk mengawal dengan sebaik-baiknya," ujar Hasto.
Hal yang sama, kata dia, juga terjadi pada Pilkada Jawa Tengah yang sebenarnya menjadi basis loyalis PDIP. Menurut dia, kontestasi politik di Kandang Banteng ibarat PDIP melawan negara.
"Partai coklat ini kan bagaikan mendapat sumber dana yang luar biasa," kata dia.
Dia mengklaim, kadernya, Ronny Talapessy yang pernah terlibat dalam advokasi kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat mendapat informasi tentang dugaan aliran dana yang masif ke aparat penegak hukum. Meski tak gamblang dikaitkan dengan partai coklat, dia menuduh uang-uang dari beking sejumlah tindak pidana menjadi modal bagi aparat untuk melakukan operasi politik.
"Mengapa judol [judi online] dibiarkan, tidak diberantas sejak kasus Sambo [Ferdy Sambo] muncul? Karena ini digunakan dan disinyalir dana-dana begitu besar masuk dalam operasi-operasi politik," kata Hasto.
(dov/frg)
