Bloomberg Technoz, Jakarta – Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melempar sinyal bahwa wacana pengalihan subsidi energi, khususnya pada listrik, menjadi bantuan langsung tunai (BLT) batal dilakukan pemerintah.

Hal ini sejalan dengan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% dari tenggat yang semestinya ditetapkan pada 1 Januari 2025.

Luhut mengatakan pemerintah rencananya akan terlebih dahulu memberikan berbagai kebijakan stimulus untuk mendongkrak ekonomi masyarakat, sebelum menaikkan tarif PPN menjadi 12%. 

Stimulus tersebut diberikan dalam bentuk subsidi listrik alih-alih bantuan langsung kepada masyarakat dalam bentuk uang. Hal ini, ujar Luhut, ditujukan untuk menghindari penyalahgunaan oleh masyarakat, termasuk digunakan untuk judi online.

"PPN menjadi 12% itu sebelum itu jadi harus diberikan dahulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah. Mungkin lagi dihitung 2 bulan hingga 3 bulan. Ada hitungannya tetapi diberikan ke listrik. Kalau diberikan ke rakyat [dalam bentuk BLT] takut dijudikan lagi nanti," ujar Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).