Rencana, stimulus yang akan diberikan adalah bantuan untuk tarif listrik alih-alih bantuan langsung tunai (BLT). Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan oleh masyarakat, termasuk digunakan untuk judi online.

"PPN menjadi 12% itu sebelum itu jadi harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah. Mungkin lagi dihitung 2 bulan hingga 3 bulan. Ada hitungannya tetapi diberikan ke listrik. Kalau diberikan ke rakyat takut dijudikan lagi nanti," ujarnya.

Namun, Luhut kembali menggarisbawahi skema tersebut baru berupa rancangan atau usulan dan akan difinalkan. "Ya masuk ke listrik, kira-kira begitu. Saya kira nanti akan difinalkan, tetapi rancangannya, usulannya begitu."

Menurut Luhut, pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk stimulus tersebut. Terlebih, kata Luhut, penerimaan pajak Indonesia berada pada level yang bagus.

Sekadar catatan, Kementerian Keuangan melaporkan setoran pajak per Oktober 2024 tercatat Rp1.517,5 triliun atau hanya 76,3% dari target APBN 2024. Angka tersebut tumbuh negatif 0,4% dibanding tahun lalu yang sebesar Rp1.523 triliun.

"Di APBN cukup banyak kita penerimaan pajak bagus kok saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa [digunakan], tidak ada isu itu. Hanya sekarang penginnya Presiden [Prabowo Subianto] itu lebih efisien, lebih efektif, targeted apa yg diberikan," ujarnya.

(dov/lav)