Seperti diketahui, putusan MK tersebut membatalkan puluhan norma dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja terkait pengupahan, dan menetapkan bahwa UMP tetap memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (α), tanpa diskriminasi sektor tertentu.

"Untuk urusan MK sudah selesai itu, pasti kami perhatikan. Kami coba pahami untuk menemukan rumus yang tepat," ujar Menaker Yassierli.

"Tunggu saja, paling lambat awal bulan depan (diumumkan)," kata dia menegaskan.

(ain)