Kesepakatan yang tercapai mengenai paket stimulus ini memberikan Ishiba landasan yang lebih kuat dalam mempertahankan pemerintahannya menjelang tantangan-tantangan lainnya, termasuk anggaran tahunan untuk tahun fiskal berikutnya. Setelah kehilangan mayoritasnya dalam pemilu DPR pada 27 Oktober lalu, koalisi pemerintah perlu mendapatkan suara dari setidaknya salah satu dari tiga partai oposisi terbesar untuk meloloskan legislasi di parlemen.
Hal ini berarti partai oposisi kini memiliki beberapa pengaruh untuk mencoba mewujudkan tujuan kebijakan mereka, sebuah keuntungan yang digunakan DPP untuk membuat koalisi menyetujui tuntutan mereka terkait peningkatan batas penghasilan bebas pajak dan menyertakan referensi terkait hal tersebut dalam paket stimulus sebagai imbalan atas dukungannya.
Paket stimulus ini juga diperkirakan akan mencakup dukungan untuk kenaikan upah yang berkelanjutan dan bantuan tunai bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, serta investasi di sektor semikonduktor dan kecerdasan buatan, menurut draf rencana sebelumnya yang dilihat oleh Bloomberg. Pemerintah juga mengungkapkan akan melanjutkan subsidi untuk tagihan gas dan listrik mulai Januari, untuk melindungi rumah tangga dari harga komoditas yang lebih tinggi.
Dari total ¥21,9 triliun langkah-langkah yang disusun dalam paket ini, sekitar ¥10,4 triliun pengeluaran fiskal akan dialokasikan untuk pertumbuhan ekonomi, ¥4,6 triliun untuk langkah-langkah bantuan harga, dan ¥6,9 triliun untuk langkah-langkah ekonomi, sosial, dan keamanan lainnya termasuk pengelolaan bencana, menurut dokumen yang dilihat Bloomberg.
Ishiba dan pejabat senior lainnya dari Partai Demokrat Liberal yang berkuasa mengatakan mereka memasuki fase baru pemerintahan yang lebih terbuka terhadap ide kebijakan dari oposisi. Ujian-ujian mungkin datang ketika kompromi dan kesepakatan sulit tercapai, termasuk keinginan Ishiba untuk mencapai keputusan tahun ini tentang kapan akan menaikkan pajak untuk mengamankan dana bagi rencana peningkatan belanja pertahanan. Tidak ada partai oposisi utama yang mendukung kenaikan pajak tersebut.
Kesepakatan mengenai paket stimulus ini memberikan Ishiba pijakan yang lebih kokoh, setelah hasil jajak pendapat yang menunjukkan dukungan publik yang lemah terhadap kabinetnya. Survei yang diterbitkan oleh penyiar publik NHK pekan ini menunjukkan persetujuan publik sebesar 41% dan ketidaksetujuan sebesar 37%, angka yang relatif buruk untuk sebuah pemerintahan baru. Ishiba meluncurkan susunan kabinet baru pada 11 November lalu.
Ishiba kembali ke Jepang minggu ini setelah menghadiri pertemuan para pemimpin G-20 di Brasil dan KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Peru. Ia melewatkan "foto keluarga" para pemimpin di APEC dan mendapat kritik dari publik di Jepang karena tidak berdiri untuk menyapa para pemimpin lainnya.
Meski begitu, Ishiba mengadakan KTT langka Jepang-China dengan Presiden Xi Jinping yang tampaknya membantu mencairkan hubungan dingin antara kedua negara. Di antara perkembangan positif, China berencana untuk mengembalikan pembebasan visa jangka pendek bagi pengunjung Jepang, lapor surat kabar Yomiuri pada Jumat.
Ishiba juga berharap dapat bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump dalam perjalanan pulang dari Amerika Selatan. Namun dia diberitahu bahwa Trump tidak berencana untuk bertemu dengan pemimpin dunia menjelang pelantikannya pada Januari.
(bbn)
