Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap tidak terdapat konflik lagi yang terjadi antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Dewas KPK. 

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyatakan keharmonisan tersebut diharapkan terjadi terlebih proses uji kelayakan serta kepatutan yang dilakukan calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK dilakukan bersama-sama.

“Capim KPK dan Dewas itu diuji barengan oleh tim pansel, jadi barengan mereka diujinya-diseleksinya tidak terpisah. jadi diharapkan mereka tidak punya gap [jarak] lagi untuk bisa bersama-sama,” ucap Nasir kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Kamis (21/11/2024).

Sebagai informasi, konflik antara pimpinan KPK dengan Dewas KPK terjadi pada beberapa waktu lalu. Sebagai contoh, mantan wakil ketua KPK Nurul Ghufron diberikan sanksi etik karena menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya untuk membantu seorang ASN Kementerian Pertanian mendapat mutasi ke Jawa Timur. 

Selain itu, mantan ketua KPK Firli Bahuri juga pernah berkonflik dengan Dewas KPK karena dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik terkait pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang sedang terjerat kasus hukum.