"Selanjutnya, pagu berangsur menurun dengan rata-rata pagu setiap tahunnya bernilai sebesar Rp3 triliun sampai di tahun 2024. Dari 2016 sampai 2024, rata-rata penurunan setiap tahunnya sekitar 6,7%,” ucap Widiyanti.
Pengajuan penambahan rencana pagu anggaran tersebut dimaksudkan untuk dibagikan dalam satuan kerja yang berada di pusat yaitu dengan total sebesar Rp3,74 triliun. Secara terperinci anggaran senilai Rp2,7 miliar dialokasikan untuk Satker Pusat, Badan Pelaksana Otorita dengan total Rp194 miliar dan politeknik pariwisata Rp843 miliar.
Sebelumnya pada periode Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024, Sandiaga Uno, pagu anggaran sementara 2025 kala itu ialah sebesar Rp1,7 triliun dan meminta penambahan menjadi Rp3,05 triliun. Hal ini pun disetujui oleh Komisi X DPR untuk dilanjutkan pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Namun pada era terbaru, dengan adanya pemisahan dari Kemenparekraf menjadi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), alokasi anggaran dari Rp1,7 triliun, sebesar 84% dari total anggaran atau Rp1,48 triliun dialokasikan untuk Kemenpar dan 16% untuk dialokasikan ke Kemenekraf Rp279 miliar.
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya sebelumnya telah menyampaikan usulan kebutuhan anggaran Kemenekraf yang hanya sebesar Rp2,79 miliar untuk anggaran 2025. Ia meminta agar tambahan pagu sebesar Rp2,42 triliun.
"Kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,42 triliun,"kata Teuku dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI.
Teuku mengatakan anggaran saat ini Rp279 miliar tak cukup memenuhi kebutuhan pelaksanaan prioritas pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita dan kebutuhan lainnya dalam Kementerian Baru.
Kala itu dalam paparannya, total anggaran pengajuan Rp2,70 triliun itu akan dialokasikan untuk Sekretariat Utama sebesar Rp649 miliar dan Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Rp511 miliar.
(dec/spt)
