"Jadi kita sebagai operator tetap jalan. Kalau enggak, nanti berhenti dong penyerapan gabah, penyerapan beras? Setelah itu BUMN tetap jalan, tapi tim transformasi nanti akan dibentuk dengan Keppres [Keputusan Presiden]. Konsepnya sudah kita siapkan," ujar Wahyu.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan rencana perubahan tersebut dilakukan sejalan dengan titah Prabowo dalam mencapai swasembada pangan pada 2027.
"Untuk mencapai swasembada pangan itu, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, gak bisa komersial lagi," ujar Zulhas, sapaan akrabnya.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya juga mengatakan setuju dengan adanya wacana untuk mengubah Perum Bulog (Persero) menjadi badan pemerintah.
Hal ini dilakukan agar Bulog bisa menjalankan program operasi pasar (OP) untuk target swasembada pangan yang selalu dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya setuju, kalau kita bicara program Presiden Prabowo, swasembada pangan, tidak mungkin tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar," ujar Erick saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/11/2024) lalu.
Erick mengatakan Bulog membutuhkan Rp26 triliun untuk operasi pasar. Namun, operasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian anggaran negara sebesar Rp5 triliun hingga Rp6 triliun/tahun.
Sekadar catatan, operasi pasar dilakukan di mana Bulog menyerap beras dari petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) ke pasar.
"Selama ini kan operasi pasar itu ditopang oleh pinjaman Himbara hampir Rp30 triliun. Nah, kalau pinjam Himbara, ada bunganya. Kalau negara hadir, beda, itu keberpihakan negara untuk rakyat, sesuai dengan visi Bapak Prabowo, swasembada pangan secepatnya," ujar Erick.
(ain)
