Pemerintah merekomendasikan divestasi Chrome untuk “secara permanen menghentikan kontrol Google atas titik akses pencarian penting ini dan memungkinkan mesin pencari saingannya untuk mengakses peramban yang bagi banyak pengguna merupakan pintu gerbang ke internet,” menurut pengajuan tersebut.
Pengajuan tersebut menguraikan proposal perbaikan yang terperinci untuk Hakim Distrik AS Amit Mehta. Mehta akan memutuskan bagaimana memulihkan persaingan yang sempat hilang efek perilaku ilegal Google, setelah sidang pada musim semi mendatang.
Pada akhir proses, hakim akan memerintahkan Google untuk melakukan perubahan pada bisnisnya yang dianggap sesuai.
Departemen Kehakiman dan negara-negara bagian juga mengatakan bahwa Google harus diminta untuk melisensikan data “click and query” yang mendasarinya serta hasil pencariannya kepada saingan potensial untuk membantu mereka meningkatkan produk mereka.
Perusahaan juga wajib memberi izin situs web dan memilih untuk tidak menggunakan produk kecerdasan buatannya, dan memberikan pengiklan lebih banyak kontrol atas penempatan iklan mereka.
Penjualan Chrome telah menjadi perhatian penegak hukum di AS, dengan perkiraan valuasi Rp317 triliun.
Mehta memutuskan pada musim panas ini bahwa Google melanggar undang-undang antimonopoli di pasar pencarian online dan iklan teks pencarian.
Pengajuan pada hari Rabu adalah proposal lengkap pertama pemerintah tentang bagaimana cara meringankan kerugian yang disebabkan oleh monopoli ilegal Google.
Pengajuan dilakukan pada bulan Oktober, memberikan beberapa pandangan awal mengenai opsi perbaikan yang mungkin dilakukan.
Google telah mengkritik proposal Departemen Kehakiman sebagai proposal “radikal” dan mengatakan bahwa proposal tersebut kemungkinan besar akan merugikan konsumen dan bisnis yang menggunakan layanan perusahaan.
Perusahaan ini akan memiliki kesempatan untuk mengajukan pandangannya sendiri bulan depan, dengan Departemen Kehakiman menawarkan perspektif tambahan pada bulan Maret menjelang sidang dengar pendapat yang direncanakan berlangsung selama dua minggu pada bulan April.
Pemerintahan Trump, yang akan mulai menjabat pada bulan Januari, dapat memilih untuk membuat perubahan pada perintah yang diusulkan pada bulan Maret.
(bbn)
