Dalam beberapa hari terakhir, Biden setuju untuk mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan AS untuk menyerang target-target yang berada jauh di dalam wilayah Rusia. Pada hari Rabu (20/11/2025), pemerintah mengumumkan paket bantuan keamanan baru senilai US$275 juta, termasuk ranjau darat anti-personil.
Departemen Luar Negeri AS mengkonfirmasi pengiriman surat tersebut dan mengatakan bahwa tindakan pemerintah konsisten dengan wewenang yang diberikan oleh Kongres dalam undang-undang.
Namun, rencana tersebut mendapat keberatan dari Partai Republik. Senator Rand Paul dari Kentucky mengatakan dalam sebuah posting pada hari Rabu bahwa ia akan berusaha untuk memaksa pemungutan suara di Senat untuk “menghentikan Pemerintahan Biden agar tidak menjadikan utang Ukraina sebagai tanggung jawab rakyat Amerika.”
Kedua majelis Kongres harus menyetujui resolusi Paul, sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena Partai Demokrat menguasai Senat. Biden juga dapat memveto resolusi tersebut jika disahkan. Seorang pejabat AS mengatakan pada Rabu malam bahwa Biden memiliki hak untuk membatalkan 50% dari utang tersebut.
Dalam sebuah perjalanan ke Brussels yang dimaksudkan untuk meyakinkan para sekutu beberapa hari setelah pemilu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa pemerintahan Biden berkomitmen untuk memastikan “setiap dolar yang kami miliki” disalurkan ke Ukraina.
(bbn)
