Natalia Drozdiak dan Daniel Flatley - Bloomberg News
Bloomberg, Pemerintah Joe Biden menyatakan kepada Kongres bahwa mereka berencana membatalkan utang Ukraina sebesar US$4,65 miliar atau setara Rp73,94 triliun (asumsi Rp15.900/US$). Hal ini terungkap dalam surat yang disampaikan kepada Kongres dan diperoleh Bloomberg News. Rencana ini diartikan sebagai dukungan AS kepada Ukraina sebelum Presiden Donald Trump mulai menjabat.
Utang Ukraina yang dibatalkan ini merupakan bagian dari paket tambahan sebesar US$60 miliar yang disetujui April lalu. Ide penghapusan utang ini pertama kali dilontarkan Donald Trump dalam kampanyenya. Ini merupakan perubahan penting pada legislasi yang dibuat oleh para pemimpin Partai Republik, meskipun pemerintah selalu mengisyaratkan bahwa sebagian dari pinjaman tersebut akan diampuni.
Membatalkan utang, “dengan demikian membantu Ukraina untuk menang, adalah untuk kepentingan nasional Amerika Serikat dan mitra-mitra Uni Eropa, G7+, dan NATO,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah surat kepada Kongres tertanggal 18 November 2024.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh Presiden Joe Biden untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada Ukraina sebelum Trump kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari 2025. Ia telah mengatakan bahwa prioritasnya adalah mendorong Rusia dan Ukraina menuju negosiasi perdamaian, dan para pendukung Ukraina khawatir bahwa ia mungkin akan memotong bantuan sebagai bagian dari dorongan tersebut.
Dalam beberapa hari terakhir, Biden setuju untuk mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan AS untuk menyerang target-target yang berada jauh di dalam wilayah Rusia. Pada hari Rabu (20/11/2025), pemerintah mengumumkan paket bantuan keamanan baru senilai US$275 juta, termasuk ranjau darat anti-personil.
Departemen Luar Negeri AS mengkonfirmasi pengiriman surat tersebut dan mengatakan bahwa tindakan pemerintah konsisten dengan wewenang yang diberikan oleh Kongres dalam undang-undang.
Namun, rencana tersebut mendapat keberatan dari Partai Republik. Senator Rand Paul dari Kentucky mengatakan dalam sebuah posting pada hari Rabu bahwa ia akan berusaha untuk memaksa pemungutan suara di Senat untuk “menghentikan Pemerintahan Biden agar tidak menjadikan utang Ukraina sebagai tanggung jawab rakyat Amerika.”
Kedua majelis Kongres harus menyetujui resolusi Paul, sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena Partai Demokrat menguasai Senat. Biden juga dapat memveto resolusi tersebut jika disahkan. Seorang pejabat AS mengatakan pada Rabu malam bahwa Biden memiliki hak untuk membatalkan 50% dari utang tersebut.
Dalam sebuah perjalanan ke Brussels yang dimaksudkan untuk meyakinkan para sekutu beberapa hari setelah pemilu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa pemerintahan Biden berkomitmen untuk memastikan “setiap dolar yang kami miliki” disalurkan ke Ukraina.
(bbn)
