Bloomberg Technoz, Jakarta - Amerika Serikat (AS) kembali memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk gencatan senjata di Gaza, Rabu (20/11/2024) waktu New York.
Veto AS menuai kritik terhadap pemerintahan Presiden Joe Biden karena kembali menghalangi tindakan internasional yang bertujuan menghentikan agresi brutal Israel terhadap warga Palestina.
Padahal DK PBB yang beranggotakan 15 negara itu sepakat mendukung resolusi yang diajukan oleh 10 anggota tidak tetap. Mereka menuntut "gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen" antara Israel dan Hamas di Gaza. Resolusi itu juga mendesak Hamas untuk membebaskan para sandera.
Melansir Reuters, Kamis (21/11/2024), hanya AS satu-satunya anggota tetap yang menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi DK PBB tersebut.
Robert Wood, Wakil Duta Besar AS untuk PBB, mengatakan bahwa Washington hanya akan mendukung resolusi yang secara eksplisit menyerukan pembebasan sandera segera sebagai bagian dari gencatan senjata.
"Akhir perang yang permanen harus dicapai dengan pembebasan sandera. Kedua tujuan mendesak ini saling terkait erat. Resolusi ini mengabaikan kebutuhan itu, dan karena alasan itu, AS tidak bisa mendukungnya," katanya.
Wood mengatakan AS telah berusaha mencapai kompromi, tetapi draf resolusi yang diusulkan dinilai mengirimkan "pesan berbahaya" kepada kelompok militan Palestina, Hamas untuk "tidak perlu kembali ke meja perundingan."
Serangan keji Israel di Gaza telah menewaskan hampir 44.000 orang dan memaksa hampir seluruh penduduk di wilayah itu mengungsi setidaknya sekali. Serangan itu dilancarkan sebagai respons atas serangan Hamas yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang di Israel pada 7 Oktober 2023.
10 anggota tidak tetap DK PBB yang mengajukan resolusi tersebut ialah Aljazair, Ekuador, Guyana, Jepang, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss. Mereka semua mengecam keras aksi AS karena terus menolak resolusi gencatan senjata di Gaza.
"Sangat disesalkan. Karena penggunaan hak veto, DK PBB sekali lagi gagal menegakkan tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional," kata Duta Besar Malta untuk PBB Vanessa Frazier.
Pakar keamanan pangan telah memperingatkan bahwa kelaparan akan segera terjadi di antara 2,3 juta penduduk Gaza.
(ros)
