Dia mengakui kebijakan tax amnesty juga merupakan upaya untuk memberi peluang terhadap kesalahan-kesalahan para pengemplang pajak pada masa lalu.
"Pada saat yang sama kita juga harus memberi peluang terhadap kesalahan-kesalahan masa lalu, jangan sampai orang menghindar terus dari pajak, tapi tidak ada jalan keluar untuk mengampuni. Tax amnesty ini salah satu jalan keluar," ujar Misbakhun.
Ketika ditanya apakah tax amnesty berpotensi menciderai kepatuhan pajak, Misbakhun menjawab, saat ini Indonesia memiliki pemerintahan yang baru. Dalam kaitan itu, DPR juga berperan untuk mengamankan visi dan misi dari pemerintahan yang baru.
Dalam kesempatan yang sama Misbakhun menyatakan bahwa DPR menargetkan untuk membahas revisi UU tax amnesty dan menjalankan programnya pada 2025.
"Kalau menurut saya sebaiknya pada 2025, karena pada 2025 itu nanti cut off-nya [batas waktu] tax amnesty itu pada 2024, sehingga ke depannya kita sudah membersihkan hati kita masing-masing untuk urusan sektor pajak," ujar Misbakhun.
(lav)
