Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan usulan anggaran bantuan pangan atau bansos beras berpeluang akan beralih ke Perum Bulog (Persero), menyusul rencana perubahan status BUMN Pangan tersebut menjadi badan otonom yang langsung di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Hadi mengatakan, usulan tersebut juga sejalan dengan titah Prabowo yang merencanakan program operasi pasar (OP) untuk target swasembada pangan.
"Bisa juga [usulan anggaran tersebut akan beralih ke Bulog], kita kan nggak tahu. Tetapi [mandat Presiden] itu harus ada untuk stabilisasi [pangan]," ujar Arief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Sejak berdiri pada Juli 2021, Bapanas sebelumnya menjadi badan yang melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan yang dilakukan melalui BUMN Pangan, termasuk Bulog.
Sejak 2023, Bapanas juga telah mendapat mandat dari Presiden untuk melakukan pengadaan bantuan pangan atau bansos berbentuk beras senilai Rp18,57 triliun, yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog.
Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP, yang berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Kemudian, pada 2024, pemerintah melalui Bapanas juga melanjutkan program bansos beras tersebut dengan total pagu anggaran mencapai Rp36,12 triliun. Namun, per Oktober, realisasinya baru mencapai Rp26,16 triliun, atau setara 72,44%.
Tak berhenti di situ, Bapanas saat ini juga kembali mengusulkan penambahan anggaran untuk bansos beras 2025 sebesar Rp29,39 triliun, yang akan diberikan kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Kita harus dukung apapun keputusan pak presiden itu pasti sudah dipertimbangkan dengan sangat matang dan baik. Jadi tugas kita sebagai pembantu presiden, sebagai kepala lembaga ya harus ikut itu," ujar Arief.
(ain)
