Logo Bloomberg Technoz

Pihak berwenang Hong Kong mengklaim bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari upaya ilegal untuk melumpuhkan pemerintah. Pemerintah China bahkan menuduh mereka berupaya melakukan "revolusi warna."

Penangkapan massal pada tahun 2021 secara efektif membungkam seluruh oposisi politik di kota tersebut. Sebagian besar jaminan terdakwa ditolak.

Aktivis Hong Kong Joshua Wong. (Paul Yeung/Bloomberg)

Kasus penting ini, bersama dengan persidangan Jimmy Lai yang akan dilanjutkan pada Rabu (20/11/2024), terjadi saat Hong Kong menjadi tuan rumah pertemuan dengan para pemimpin keuangan global yang bertujuan untuk memperkuat statusnya sebagai pusat keuangan internasional. 

Hukuman tersebut bisa semakin mengobarkan hubungan geopolitik kota ini. Pemerintahan AS era Joe Biden tinggal beberapa minggu lagi sebelum Donald Trump kembali ke Gedung Putih, di mana masa pemerintahan pertamanya menjatuhkan sanksi pada pejabat China atas kebijakannya terhadap Hong Kong. 

Pada Mei, AS memperingatkan bahwa menjatuhkan hukuman berat hanya akan "semakin mengikis kepercayaan pada sistem peradilan Hong Kong," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller awal tahun ini.

"Kasus-kasus keamanan nasional ini telah meninggalkan jejak dan akan terus berlanjut ketika hukuman berat dijatuhkan," kata Michael Davis, peneliti global di Woodrow Wilson International Center for Scholars di Washington.

"Daya tarik terbesar Hong Kong adalah supremasi hukum dan keterbukaannya yang dapat diandalkan," tambahnya. "Dengan supremasi hukum yang begitu lemah, beberapa perusahaan memindahkan kantor mereka dan yang lainnya mengurangi jumlah karyawannya."

Bangkit dan Jatuh

Hukuman yang dijatuhkan kepada Wong akan menandai akhir dari karier politiknya yang luar biasa, yang membuatnya menjadi ikon global gerakan demokrasi di Hong Kong.

Sebagai siswa sekolah menengah berkacamata, Wong mulai berkecimpung dalam dunia aktivisme pada usia 15 tahun, ketika ia membantu menggagalkan rencana untuk memperkenalkan pendidikan patriotik wajib di sekolah-sekolah Hong Kong.

Dua tahun kemudian, ia menjadi terkenal bersama Tai karena memimpin aksi yang membuat perjuangan demokrasi di kota ini menjadi sorotan dunia. Ribuan pengunjuk rasa mengambil alih jalan raya di jantung distrik bisnis kota, membawa payung sebagai perisai untuk berlindung dari semprotan merica polisi — yang kemudian dikenal dengan nama 'Gerakan Payung'.

Namun, meski Wong dikenal secara internasional, Tai dituduh sebagai dalang dari pemilihan awal ilegal dan terancam hukuman penjara seumur hidup karena mengorganisasi pemungutan suara tersebut.

Wong, yang dianggap sebagai peserta, terancam hukuman 10 tahun penjara. Pelanggar yang paling ringan diperkirakan akan dihukum maksimal tiga tahun berdasarkan kerangka hukuman tiga tingkat.

UU keamanan nasional yang baru disahkan pada Maret menjadi pukulan bagi sejumlah aktivis yang berharap dibebaskan setelah menjalani masa hukuman lebih dari tiga tahun. UU yang dikenal sebagai Pasal 23 mempersulit orang yang dihukum karena pelanggaran keamanan nasional untuk mendapat pengurangan sepertiga hukuman karena berperilaku baik, perubahan yang ditentang di Pengadilan Tinggi.

Kasus-kasus mereka muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang masa depan supremasi hukum di Hong Kong, setelah eksodus besar-besaran hakim asing dari Pengadilan Banding Akhir — yang telah lama disebut-sebut oleh pejabat lokal sebagai nilai jual bagi perusahaan-perusahaan asing.

Rekor pengunduran diri sejak Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional (NSL). (Bloomberg)

Lord Jonathan Sumption dari Inggris mengundurkan diri dari pengadilan tinggi Hong Kong pada Juni, memperingatkan adanya "bahaya besar" terhadap sistem hukum kota itu. Hong Kong membantah kritik Sumption dan menyangkal bahwa pengadilan berada di bawah tekanan politik dari Beijing dan otoritas lokal.

31 terdakwa dalam kasus hari ini (19/11/2024) mengaku bersalah, sementara 14 lainnya divonis bersalah setelah menyangkal dakwaan tersebut. Dua orang dibebaskan pada Mei, mengakhiri serangkaian vonis bersalah berdasarkan UU tersebut sejak Beijing memberlakukannya pada tahun 2020.

Terdakwa lain yang akan mengetahui nasib mereka termasuk mantan anggota parlemen Claudia Mo dan Leung Kwok-hung, yang dikenal dengan sebutan Long Hair, dan jurnalis yang menjadi aktivis Gwyneth Ho.

(bbn)

No more pages