Pengenaan kenaikan tarif lebih mahal diperkirakan akan semakin menekan kekuatan konsumsi masyarakat RI yang tengah lesu saat ini. Perhitungan INDEF, konsumsi riil rumah tangga bisa tergerus 0,26% bila tarif PPN dinaikkan jadi 12%. Karena konsumsi rumah tangga merupakan motor utama pertumbuhan, penurunan tersebut akan menyeret Produk Domestik Bruto (PDB) turun 0,17%.
Berbagai pungutan baru termasuk kenaikan pajak dan pengurangan subsidi, tak ayal dapat semakin memiskinkan kelas ekonomi tanggung, yang bukan sasaran bantuan sosial dan terlalu miskin untuk mendapatkan insentif keringanan pajak.
Bila mengacu pada rekomendasi Bank Dunia, Indonesia justru perlu memperkuat Kelas Menengah dan membantu Calon Kelas Menengah agar bisa naik kekuatan ekonominya. Dengan begitu, Indonesia bisa keluar dari 'Jebakan Kelas Menengah' alias middle income trap, dan semakin dekat dengan target menjadi negara maju.
Dalam laporan setebal 222 halaman yang dirilis pada Januari 2020 silam, Bank Dunia, menulis, Indonesia perlu berinvestasi lebih banyak untuk menumbuhkan kelas menengah yang berarti meningkatkan pengumpulan pajak.
Belanja pemerintah pusat di RI masih lebih rendah dibanding negara berkembang lain sehingga tidak memadai untuk membangun dan melayani kelas menengah yang terus bertambah.
Tanpa meningkatkan tingkat belanja dan meningkatkan kualitas belanja, Indonesia akan kesulitan menyediakan layanan yang diperlukan untuk membangun dan melayani kelas menengah yang sedang tumbuh, yaitu kesehatan, pendidikan, perumahan dan asuransi sosial. Namun, membelanjakan lebih banyak berarti meningkatkan lebih banyak pendapatan. Pajak sebagai sumber penerimaan negara perlu digenjot.
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia, biasa disebut tax ratio, tergolong masih kecil yaitu hanya 12,1% pada 2022, di bawah rata-rata Asia Pasifik sebesar 19,3%. Dibandingkan negara-negara kaya OECD yang rata-rata tax ratio mencapai 34%.
Maka itu, pendapatan perlu ditingkatkan salah satunya melalui reformasi perpajakan baik itu reformasi kebijakan, perluasan basis pajak dan kenaikan tarif pajak tertentu.
Menurut kajian tersebut, Indonesia memungut PPN dalam jumlah yang hampir sama dengan Thailand dan Malaysia, meskipun tarifnya masing-masing 30 dan 40 persen lebih tinggi. Hal ini sebagian disebabkan oleh terlalu sedikitnya perusahaan yang harus membayar PPN; Indonesia memiliki ambang batas pendapatan usaha untuk membayar PPN tertinggi di dunia (relatif terhadap PDB per kapita). Ditambah dengan kebijakan yang memperbolehkan banyak barang dan jasa dibebaskan dari PPN, akan mengurangi basis PPN secara signifikan.
Indonesia juga mempunyai peluang untuk memungut lebih banyak pajak dan secara signifikan memperluas rezim pajak penghasilan pribadi, yang saat ini tidak mencakup 98,8 persen penduduk.
Batasan yang tinggi (PTKP) akan mempersempit basis pajak penghasilan mengakibatkan hanya sekitar 15% pekerja yang mempunyai kewajiban laporan pajak penghasilan, dibandingkan dengan tarif 50 persen atau lebih tinggi di banyak negara maju.
Menambahkan lebih banyak wajib pajak ke dalam basis pajak tidak hanya akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar namun juga akan memberikan manfaat meningkatkan akuntabilitas dan permintaan layanan oleh kelas menengah, karena semakin banyak kelas menengah yang mulai membayar pajak.
Bagi Indonesia, "Langkah-langkah perluasan pajak yang masuk akal adalah dengan menurunkan ambang batas pendaftaran PPN dan mengganti ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan kredit pajak bagi wajib pajak yang miskin atau rentan. Reformasi kebijakan perpajakan lain yang diperlukan mencakup peningkatan pajak atas alkohol, tembakau, dan kendaraan, serta penerapan lebih banyak pajak lingkungan, seperti pajak atas konsumsi kantong plastik," kata Bank Dunia.
Kelas menengah perlu diyakinkan bahwa kebijakan perpajakan akan dikembalikan menjadi manfaat bagi mereka.
"Voice or Exit. Bila kelas menengah percaya bahwa pemerintah bekerja demi kepentingan mereka, maka mereka akan menyuarakan tuntutan dan setuju membayar pajak sebagai imbalan atas layanan yang lebih berkualitas. Sebaliknya, bila kelas menengah tidak percaya, mereka akan berusaha keluar dari layanan pemerintah dan perpajakan sehingga memicu kerugian besar bagi sebagian besar masyarakat miskin dan calon kelas menengah yang butuh layanan publik berkualitas," kata Bank Dunia.
(rui)
