"Infrastruktur kapal yang terstandar ini diperlukan untuk menjamin spesifikasinya, speknya itu, agar terkirim dengan baik, ter-handle dengan baik," tuturnya.
"Minggu ini kita pastikan kesiapannya, tadi termasuk infrastruktur, kebutuhan stoknya, volumenya, persiapan di industrinya; apakah dia sudah menaikkan kapasitas produksinya atau belum. Kalau saya di sisi hilir."
Dalam kesempatan sebelumnya, Eniya juga memastikan biodiesel B40 akan mendapatkan subsidi. Dana tersebut berasal dari pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Sudah disetujui [subsidi B40], sedang dipersiapkan juga. BPDPKS sudah menyiapkan termasuk anggarannya,” ujar Eniya saat dihubungi, belum lama ini.
Dampak ke CPO
Program biodiesel B40 yang bakal diluncurkan mulai 1 Januari 2025 diyakini akan menjadi katalis penguat harga CPO pada kuartal perdana tahun depan.
Tim peneliti BMI—lengan riset Fitch Solutions Group — memproyeksikan harga CPO untuk kontrak berjangka bulan ketiga yang terdaftar di Bursa Malaysia pada 2025 akan mencapai MYR3.900/ton, naik dari proyeksi sebelumnya di level MYR3.650/ton.
Pada 2024 hingga dan termasuk 4 November, kontrak minyak sawit diperdagangkan pada tingkat harga rata-rata MYR3.990/ton, naik dari rata-rata year to date (ytd) sebesar MYR3.952/ton sejak publikasi prakiraan harga BMI sebelumnya pada 20 Agustus.
BMI mengatakan proyeksi penguatan harga CPO sampai dengan kuartal I-2025 dipengaruhi oleh penerapan mandat bauran biodiesel B40 di Indonesia awal tahun depan.
Penyebabnya, peningkatan mandat bauran biodiesel dari B35 menjadi B40 dapat memerlukan penggunaan tambahan CPO untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 1,5 juta—1,7 juta ton, setara dengan 5,7%—6,5% dari total ekspor minyak sawit Indonesia pada 2023, mengutip data Trade Map.
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) juga memperkirakan peningkatan mandat bauran biodiesel sebesar 5% akan menyebabkan penggunaan CPO untuk biodiesel meningkat dari 11,0 juta ton per tahun menjadi 13,9 juta ton per tahun.
Hingga Oktober, USDA memperkirakan konsumsi minyak sawit industri di dalam negeri Indonesia, yang melonjak dari 11,90 juta ton pada 2022—2023 menjadi 13,25 juta ton pada 2023—24 (dengan mandat B35 diluncurkan pada Februari 2023), akan meningkat menjadi 13,75 juta ton pada 2024—2025.
“Pada akhir Agustus, Presiden Prabowo Subianto melontarkan gagasan janji kampanye untuk mengadopsi mandat B50 pada 2025, yang menurut pandangan kami merupakan jangka waktu yang tidak layak sebagaimana adanya,” papar BMI dalam laporannya, medio bulan ini.
Pada Oktober, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat penurunan ekspor CPO sebagai dampak dari mandat B50 akan mengganggu pendanaan (yang dikutip berdasarkan pungutan ekspor minyak sawit) untuk skema penanaman kembali dalam negeri.
Pada November, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa adopsi B50 dijadwalkan pada 2028.
(wdh)
