"Untuk anak-anak kita berharap ketika kita membatasi mereka menggunakan medsos, maka kita akan memberikan solusi misalkan seperti permainan tradisional. Jadi anak-anak itu tidak bisa dilarang untuk bermain medsos atau gadget tapi kita harus memberikan solusinya," jelas dia.
"Maka, salah satunya adalah kita akan tawarkan di sana kita sediakan permainan-permainan tradisional. Karena permainan tradisional itu mempunyai filosofi yang sangat bagus di mana anak-anak di situ berkolaborasi, bekerja sama, suportif, tidak boleh curang mereka harus antre dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya."
Upaya bersama dari kedua kementerian, juga menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan dan merawat persatuan dalam perbedaan, termasuk soal kepercayaan atau agama. "Walaupun berbeda latar belakang mereka tetap harus bisa bersama-sama," terang Arifah.
Sebagai bagian dari kolaborasi dengan Kementerian PPPA, pada kesempatan yang sama, Menteri Kemenkomdigi, Meutya Hafid juga turut menekankan pentingnya konektivitas di daerah terpencil untuk memberikan akses informasi lebih baik.
Perluasan koneksi digital bertujuan penyebaran berbagai kasus kejahatan digital yang melibatkan anak-anak dan perempuan.
"Karena perempuan ini kalau punya akses terhadap informasi mudah-mudahan dia menjadi perempuan yang lebih berdaya. Mungkin itu yang sudah kita lakukan dan akan kita kiatkan kembali ke depan."
Selaras dengan hal tersebut, Meutya sebelumnya menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi tegas kepada para menterinya perihal penyelesaian kasus judi online.
"Tidak boleh ada beking-beking. Ini bahasa beliau [Prabowo], tidak boleh ada yang mem-beking; yang membantu atau apa pun itu," kata Meutya di Kompleks Istana, awal November. "Pernyataan beliau [Prabowo] kembali tegas terkait perang terhadap judi online."
Diketahui Prabowo mengeluarkan sikap keras karena praktik judi online telah nyata menimbulkan korban dari kelompok masyarakat tidak mampu. Prabowo, lanjut Meutya, ingin seluruh lembaga dan kementerian terkait penanganan judi online bisa bekerja sama secara maksimal. "Tidak boleh lagi ada kongkalikong; ini juga mengutip persis ucapan beliau [Prabowo]," ujar dia.
Soal keterlibatan pegawai, kata dia, Kementerian Komdigi sudah membuka diri terhadap penegakan hukum di kepolisian. Dia mengakui, saat ini masih dalam proses perbaikan sistem yang tengah ditempuh secara masif.
Jumlah tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi dan tengah diselidiki kepolisian Polda Metro Jaya, bertambah menjadi 22 orang, kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra.
Polisi masih memburu tiga orang lain. Statusnya kini masih DPO, terang Wira. Tiga tersangka ditangkap akhir pekan lalu memiliki peran langsung terhadap kegiatan judi online. Mereka disebut sebagai pemilik sekaligus pengelola ribuan laman judi yang tidak diblokir oleh pegawai Kementerian Komdigi.
(prc/wep)
