Sejak 2014 sudah lebih dari delapan kali izin relaksasi ekspor konsenterat diberikan dengan janji pembangunan smelter. Namun, Freeport selalau ingkar janji untuk menyelesasikan pembangunan smelter hingga kini.
Ketidakpastian Hukum
Fahmy menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tidak perlu takut dengan ancaman yang dilontarkan oleh Freeport dan harus konsisten dengan kebijakan pelarangan ekspor konsenterat, serta tetap konsisten menjalankan program hilirisasi.
“Pemberian relaksasi ekskpor konsenterat itu akan menimbulkan diskriminasi terhadap pengusaha nikel dan bauksit yang selama ini sudah diwajibkan hilirisasi di smelter dalam negeri, sehingga mereka akan menuntut relaksasi ekspor serupa,” ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa apabila pemerintah memenuhi tuntutan tersebut, maka program hilirisasi akan porak poranda di saat Jokowi sendiri ingin menaikkan nilai tambah dan mengembangkan ekosistem industri.
“Selain itu, pemberian relaksasi ekspor konsenterat kepada Freeport akan memicu ketidakpastian hukum yang menyebabkan investor smelter hengkang,” kata dia.
Soal ketidakpastian hukum ini juga disorot oleh Mulyanto. Ia mengatakan apabila izin diperlonggar untuk PTFI, maka ini merupakan contoh yang tidak baik bagi masyarakat karena UU bisa dinegosiasikan dan dilanggar oleh pemerintah sendiri atas desakan dunia usaha.
"Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara karena dapat menjadi preseden buruk dan memicu ketidaktertiban di dalam masyarakat dalam pelaksanaan undang-undang," ujarnya.
(krz/ggq)
