Salah satu kandidat yang sedang dipertimbangkan untuk menjadi Menteri Transportasi adalah Emil Michael, mantan eksekutif Uber Technologies Inc. yang telah berbicara dengan tim Trump dan staf potensial. Tawaran pekerjaan ini masih dalam tahap awal dan rincian kebijakannya belum ditentukan.
Selain itu, ada nama Perwakilan Partai Republik Sam Graves dari Missouri dan Garret Graves dari Louisiana juga tengah dipertimbangkan untuk memimpin departemen tersebut.
Akan tetapi, Tim transisi tidak menanggapi permintaan komentar.
Musk pada bulan Oktober mengumumkan rencana untuk memproduksi sejumlah besar mobil tanpa sopir Tesla yang tidak memiliki kontrol pengemudi mulai tahun 2026. Peraturan AS saat ini menimbulkan rintangan yang signifikan terhadap rencana Musk untuk apa yang disebut Cybercab, termasuk batasan yang jumlah penyebarannya.
Dia pun mengatakan, akan menggunakan peran apa pun dengan pemerintah untuk mendorong proses yang memungkinkan kendaraan otonom digunakan secara nasional. Pernyataan tersebut memicu aksi jual saham Uber dan saingannya, Lyft Inc.
Trump telah menunjuk Musk dan pengusaha Vivek Ramaswamy untuk memimpin inisiatif Departemen Efisiensi Pemerintah yang baru untuk “membongkar birokrasi pemerintah” dan memangkas pengeluaran dan peraturan yang dianggap terlalu membebani.
Upaya-upaya sebelumnya untuk menghasilkan undang-undang federal untuk mengatur kendaraan otonom telah menemui jalan buntu.
Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional saat ini mengizinkan produsen untuk menggunakan 2.500 kendaraan swakemudi per tahun di bawah pengecualian yang diberikan, tetapi upaya legislatif untuk meningkatkan jumlah tersebut hingga 100.000 telah berulang kali gagal.
Sebuah RUU untuk melakukan hal tersebut telah lolos di DPR beberapa tahun yang lalu pada masa jabatan pertama Trump, tetapi langkah tersebut terhenti di Senat. Sebuah upaya pada tahun pertama pemerintahan Biden untuk menggabungkan RUU tersebut dengan undang-undang lain tersendat ketika beberapa produsen mencoba memasukkan bahasa yang akan mencegah konsumen menggugat atau membentuk kasus gugatan kelompok.
(bbn)
