Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kementeriannya mulai menyusun rencana investasi pembangunan pabrik gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LGP) pada Januari 2025.
Bahlil mengatakan, saat ini pemerintah dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah mematangkan konsep dari pabrik LPG yang direncanakan memiliki kapasitas produksi 1,5 juta ton hingga 2 juta ton tersebut.
“Sumur-sumur gas itu kan yang ada C3C4, itu tersebar di beberapa wilayah. Kami baru identifikasi dengan SKK Migas. November, Desember kami matangkan semuanya dahulu. Baru mulai rencananya untuk dilakukan investasi siapa, kapan, itu mulai Januari,” ujar Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (15/11/2025).
Sebelumnya, Bahlil mendorong PT Pertamina (Persero) dan juga perusahaan swasta untuk membangun pabrik LPG, yang belum diketahui di mana lokasinya tersebut.
"Pabrik LPG kita akan bangun, kurang lebih kapasitasnya sekitar 1,5 juta ton sampai 2 juta ton. Ini kita dorong dua [metode], Pertamina kita suruh dorong bangun. Kalau tidak, kita dorong juga swasta agar mereka bisa melakukan kompetisi," ujar Bahlil dalam agenda rapat kerja bersama Komisi XII DPR, Rabu.
Bahlil kembali menggarisbawahi total konsumsi LPG di Indonesia mencapai 8 juta ton per tahun, sementara produksinya hanya 1,9 juta ton, dan sisanya dipenuhi melalui impor. Selain itu, pemerintah juga harus merogoh kocek Rp83 triliun untuk memberikan subsidi dari komoditas tersebut.
Terlebih, Bahlil mengatakan, Indonesia memiliki potensi C3C4, yang merupakan bahan baku untuk LPG. Namun, potensi tersebut hanya bisa digunakan untuk menambah kapasitas produksi 1,5 juta ton hingga 2 juta ton melalui pabrik LPG.
Walhasil, pemerintah juga bakal menggencarkan jaringan gas atau jargas yang bakal diprioritaskan di daerah Jawa, sementara program yang dicanangkan sebagai pengganti LPG itu sebagian sudah berjalan di Sumatra.
Bahlil mengaku sudah melaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun jargas melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
"Dalam rangka mendorong kedaulatan energi, kita pakai saja dana dari PNBP untuk bisa kita bangun, karena kalau kasih ke swasta, ya saya tidak tahu satu periode kita pemerintahan bisa selesai atau tidak," ujarnya.
"Kadang-kadang mereka bilang 'oke', tetapi seperti latihan lain, main lain soalnya, jadi kadang-kadang agak susah," kata Bahlil.
(dov/wdh)
