Bahlil kembali menggarisbawahi total konsumsi LPG di Indonesia mencapai 8 juta ton per tahun, sementara produksinya hanya 1,9 juta ton, dan sisanya dipenuhi melalui impor. Selain itu, pemerintah juga harus merogoh kocek Rp83 triliun untuk memberikan subsidi dari komoditas tersebut.
Terlebih, Bahlil mengatakan, Indonesia memiliki potensi C3C4, yang merupakan bahan baku untuk LPG. Namun, potensi tersebut hanya bisa digunakan untuk menambah kapasitas produksi 1,5 juta ton hingga 2 juta ton melalui pabrik LPG.
Walhasil, pemerintah juga bakal menggencarkan jaringan gas atau jargas yang bakal diprioritaskan di daerah Jawa, sementara program yang dicanangkan sebagai pengganti LPG itu sebagian sudah berjalan di Sumatra.
Bahlil mengaku sudah melaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun jargas melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
"Dalam rangka mendorong kedaulatan energi, kita pakai saja dana dari PNBP untuk bisa kita bangun, karena kalau kasih ke swasta, ya saya tidak tahu satu periode kita pemerintahan bisa selesai atau tidak," ujarnya.
"Kadang-kadang mereka bilang 'oke', tetapi seperti latihan lain, main lain soalnya, jadi kadang-kadang agak susah," kata Bahlil.
(dov/wdh)
