Pertama, mengalihkan subsidi energi berbasis kuota atau barang menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Namun, Bahlil tidak menampik formulasi ini bakal membuat rumah sakit, sekolah, gereja, dan masjid tidak lagi mendapatkan subsidi listrik.
Sekadar catatan, PT PLN (Persero) mencatat total pelanggan sampai dengan 2023 sebesar 89,15 juta dengan perincian pelanggan rumah tangga sebanyak 81,55 juta pelanggan atau 91,47% dari total pelanggan, kemudian diikuti pelanggan tarif bisnis sebesar 4,7 juta pelanggan atau sebesar 5,28% dan pelanggan tarif sosial sebesar 1.99 juta atau sebesar 2,24% dari total keseluruhan pelanggan.
Selain itu, formulasi pertama bakal membuat transportasi umum tidak lagi mendapatkan subsidi BBM.
Maka, kata Bahlil, timnya membuat formulasi kedua yaitu dengan mempertahankan subsidi berbasis barang atau kuota untuk fasilitas umum untuk menahan inflasi. Selebihnya, subsidinya tetap dialihkan menjadi BLT.
"Alternatif ketiga adalah kita lagi memformulasikan agar sebagian yang disubsidi barang itu bisa dinaikkan angkanya," ujarnya.
Namun, Bahlil mengatakan belum bisa memberikan perincian dengan lengkap karena ketiga formulasi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan menunggu untuk dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu.
Namun, dalam kesempatan tersebut, Bahlil memastikan subsidi liquefied petroleum gas (LPG) tetap berbentuk barang dan tidak dialihkan menjadi BLT. Hal ini dilakukan dengan mendengarkan aspirasi khususnya dari pelaku usaha dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
(dov/lav)
