"Untuk pencegahan tentu kita perlu melihat modus operandinya , pelakunya, jenis barangnya, bagaimana modus bekerja dan bagaimana aliran uangnya. Ini akan lebih banyak dan lebih lengkap apa yang kita sebut tadi pola dari berbagai tindakan ilegal. Maupun ilegal aktivitas," kata Sri Mulyani.
Ia juga menyoroti pentingnya memahami modus operansi pelaku, jenis barang yang diselundupkan, hingga pola aliran uang. Langkah dinilai akan memperkaya pemahaman tentang pola kejahatan yang digunakan dan membantu memperkuat pengawasan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menekankan masing-masing kementerian dan lembaga memiliki otoritas sesuai undang-undang. Namun, tanpa koordinasi yang baik, pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah dari perbedaan otoritas tersebut.
"Kalau tidak dikoordinasikan malah menimbulkan kesempatan karena masing-masing bisa bergerak di dalam otoritasnya sendiri-sendiri, tapi kemudian para pelaku bisa memanfaatkan berbagai otoritas," sambungnya.
Dengan demikian, untuk mengatasi hal ini, Sri Mulyani berharap Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamana (Menkopolkam) pembentukan desk penindakan khusus ini, ia berharap bisa memonitor dan membandingkan data secara bersama-sama.
"Maka kami mengharapkan bapak Polhukam [Budi Gunawan] membuat desk penindakan karena kita bsia sekarang bisa membandingkan memonitor bersama. Kalau ada akombinasi diperbaiki itu langsung bisa didteksi pak menko dan kita bisa perbaiki," pungkasnya.
(prc/lav)
