Duterte secara sepihak menarik Filipina dari pengadilan tersebut pada Maret 2019 setelah pengadilan tersebut membuka pemeriksaan awal atas pembunuhan tersebut. Pengadilan mengatakan jaksa penuntut memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang dilakukan sebelum penarikan tersebut.
Menurut data polisi, lebih dari 6.200 orang terbunuh dalam operasi antinarkoba di bawah kepemimpinan Duterte. Kelompok-kelompok hak asasi manusia percaya jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar. Ribuan pengguna dan pengedar kecil terbunuh secara misterius oleh penyerang tak dikenal.
Para aktivis telah mendokumentasikan yang mereka katakan sebagai pola eksekusi sistematis terhadap para tersangka tak bersenjata yang ditutupi oleh laporan insiden palsu dan tempat kejadian perkara (TKP) yang direkayasa. Polisi telah menolak hal tersebut dan mengatakan para tersangka bersenjata dan dibunuh karena membela diri.
Dalam pernyataan kantor kepresidenan, Bersamin mengatakan bahwa pemerintah tidak akan keberatan atau menghalangi Duterte jika ia ingin menyerahkan diri.
Kantor kejaksaan ICC mengatakan pihaknya mengikuti perkembangan di Filipina dengan saksama, tetapi tidak mengomentari pernyataan yang dibuat oleh pemerintah terkait investigasi yang sedang berlangsung.
(ros)
