Pada 3 Mei tahun yang sama, aksi mogok kerja itu berubah ricuh. Pihak Kepolisian AS dituding lebih memihak penguasa dan kapitalis dan menyerang kaum buruh yang tengah menggelar aksi demonstrasi di dekat pabrik MacCormick Reaper.
Keesokan hari, para buruh menggelar pertemuan di pusat kota Haymarket, Chicago. Namun, kondisi itu semakin panas dan pecahlah kerusuhan berdarah.
Ledakan bom terjadi di tengah aksi tersebut di barisan aparat keamanan. Bom itu disebut sebagai upaya konspirasi pembunuhan dan berbuntut dengan penetapan 8 orang tersangka walau bukti dinilai tidak cukup kuat. Bahkan empat dari delapan orang itu dijatuhi hukuman gantung dan menuai protes keras dari berbagai negara bagian.
Salah seorang yang akan dieksekusi mati bernama August Spies menyampaikan pesan “Akan ada saatnya keheningan kami akan lebih kuat daripada riuhnya suara yang Anda bungkam hari ini.”
Untuk menghormati perjuangan para buruh di Chicago tersebut, Konferensi Sosialis Internasional pada 1889 menetapkan 1 Mei sebagai May Day dan hari libur bagi para pekerja. Hari yang kemudian dikenal juga sebagai Hari Buruh Internasional.
Uni Soviet pada abad ke-20 menetapkan 1 Mei secara resmi sebagai Hari Solidaritas Buruh Internasional, terutama di negara-negara yang menganut ideologi komunis.
Namun, negara pemimpin blok timur yang kini sudah pecah menjadi banyak negara tersebut enggan mengakui 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Soviet memiliki tanggal sendiri untuk peringatan Hari Buruh yaitu pada September.
Sejarah Hari Buruh di Indonesia
Indonesia baru 10 tahun terakhir secara resmi merayakan 1 Mei sebagai Hari Buruh tepatnya sejak 2013 di bawah pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Jauh sebelum itu, memasuki era reformasi, organisasi buruh sudah mulai banyak merayakan Hari Buruh Internasional dengan menggelar aksi demonstrasi menyuarakan aspirasi dan tuntutan. Pada era Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, presiden pertama era Reformasi itu meratifikasi konvensi ILO (International Labour Organization/organisasi buruh internasional) Nomor 81 tentang kebebasan berserikat bagi kaum pekerja.
Pada 1 Mei 2013, hari bersejarah itu tercipta ketika SBY meresmikan Hari Buruh 1 Mei sebagai hari libur nasional.
Setiap tahun, kaum pekerja terutama pekerja kerah biru memanfaatkan momentum Hari Buruh untuk menggemakan lagi aspirasi dan tuntutan mereka atas hak-hak buruh yang sering dikesampingkan sistem kapitalis. Mulai dari jam kerja dan upah layak, hak cuti, kebijakan kontrak pekerja, dan lain sebagainya.
Tuntutan Hari Buruh 1 Mei 2023
Hari ini kaum buruh akan turun ke jalan memperingati Hari Buruh Internasional alias May Day 1 Mei. Diperkirakan akan ada puluhan ribu hingga ratusan ribu buruh yang akan bergembira berkumpul merayakan May Day di Jakarta maupun di kota-kota besar lain di Indonesia.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut ada enam isu dan empat tuntutan yang akan dibawa para buruh dalam peringatan hari penting itu.
Enam isu itu adalah:
1. Cabut omnibus law UU Cipta Kerja
2. Cabut parliamentary threshold 4%
3. Sahkan RUU PPRT
4. Tolak RUU Kesehatan
5. Reforma agraria dan kedaulautan pangan
6. Pilih Presiden 2024 yang pro buruh dan klas pekerja
Secara lebih terperinci, ada empat tuntutan yang akan diteriakkan oleh kaum buruh dalam peringatan May Day hari ini yang akan dipusatkan di tiga titik yaitu Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan DPR RI, mulai pukul 9.30 sampai 12.30.
Pertama, tuntutan pencabutan Omnibus Law atau Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ada 9 poin yang menjadi keberatan terkait beleid kontroversial itu. Yaitu terkait upah murah, outsourcing seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, kontrak buruh terus-menerus tanpa periode, pesangon rendah, permudahan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan penghapusan istirahat panjang 2 bulan.
Lalu, ketidakpastian upah bagi buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan, penghapusan hak cuti 2 hari bagi buruh yang bekerja 5 hari dalam seminggu, jam kerja buruh yang menjadi 12 jam sehari sehingga dapat meningkatkan tingkat kelelahan dan kematian buruh, kemudahan masuk bagi buruh kasar tenaga kerja asing, serta adanya sanksi pidana yang dihapus.
Kedua, pencabutan parliamentary threeshold 4%. Said menilai ketentuan tersebut mengancam demokrasi. Ia mengungkapkan, dalam simulasi yang dibuat Partai Buruh, pihaknya berkeyakinan mendapat 30 kursi di 16 provinsi dan 29 dapil. Namun, dari 30 kursi tersebut, jumlah suara yang didapat hanya 4,5 juta.
“Total suara yang bisa didapat adalah 4,5 juta. Sedangkan parliamentary threshold 2024 diperkirakan 6 juta suara. Kan tidak adil, mengancam demokrasi. Masa suara kami hangus hanya karena tidak mencapai 6 juta suara,” ujar Said Iqbal, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam pernyataan akhir pekan lalu.
Ketiga, penolakan terhadap RUU Kesehatan. “RUU Kesehatan ini berbahaya sekali, dokter harus dikontrol IDI, karena kalau dikontrol birokrat itu kita tahu betapa kejamnya korupsi. Kemenkes dan Kemenag dua kementerian dengan korupsi tinggi, bagaimana kita memainkan nyawa orang,” ujar Said.
RUU kesehatan itu dinilai bisa melemahkan BPJS Kesehatan karena dalam Pasal 425 ayat 3 menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan berkewajiban melaksanakan penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Keempat, menuntut pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah dinanti lebih dari 18 tahun akan tetapi tak kunjung disahkan. Menurutnya, hal itu mendesak karena keberadaan UU tersebut sangat dinantikan para pekerja rumah tangga yang hingga saat ini belum memiliki payung hukum.
Sementara itu, terkait petani, Partai Buruh mempersoalkan keberadaan bank tanah yang memudahkan korporasi merampas tanah rakyat. Said menambahkan pihaknya juga menyoroti diperbolehkannya importir melakukan impor beras, daging, garam, dan lain-lain saat panen raya dan dihapusnya sanksi pidana bagi importir tersebut.
(rui/roy)
