Walhasil, pemerintah juga bakal menggencarkan jaringan gas atau jargas yang bakal diprioritaskan di daerah Jawa, sementara program yang dicanangkan sebagai pengganti LPG itu sebagian sudah berjalan di Sumatra.
Bahlil mengaku sudah melaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun jargas melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
"Dalam rangka mendorong kedaulatan energi, kita pakai saja dana dari PNBP untuk bisa kita bangun, karena kalau kasih ke swasta, ya saya tidak tahu satu periode kita pemerintahan bisa selesai atau tidak," ujarnya.
"Kadang-kadang mereka bilang 'oke', tetapi seperti latihan lain, main lain soalnya, jadi kadang-kadang agak susah," kata Bahlil.
Indonesia diproyeksikan bisa menghemat devisa hingga US$60 juta per tahun (atau setara Rp946,3 miliar asumsi kurs saat ini) bila mengembangkan jargas hingga 1 juta sambungan rumah (SR).
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menggarisbawahi jargas 1 juta SR setara dengan 150.000 ton LPG per tahun.
“Penghematan devisa, [karena] kalau jargas itu tidak impor [LPG], kira-kira dengan harga sekarang itu di kisaran US$60 juta per tahun,” ujar Komaidi dalam agenda Focus Group Discussion bertajuk Gotong Royong Membangun Jargas yang disiarkan secara virtual, akhir Oktober.
(dov/wdh)
