Selain itu, formulasi pertama bakal membuat transportasi umum tidak lagi mendapatkan subsidi BBM.
Maka, kata Bahlil, timnya membuat formulasi kedua yaitu dengan mempertahankan subsidi berbasis barang atau kuota untuk fasilitas umum untuk menahan inflasi. Selebihnya, subsidinya tetap dialihkan menjadi BLT.
"Alternatif ketiga adalah kita lagi memformulasikan agar sebagian yang disubsidi barang itu bisa dinaikkan angkanya," ujarnya.
Namun, Bahlil mengatakan belum bisa memberikan perincian dengan lengkap karena ketiga formulasi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan menunggu untuk dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu.
Namun, dalam kesempatan tersebut, Bahlil memastikan subsidi liquefied petroleum gas (LPG) tetap berbentuk barang dan tidak dialihkan menjadi BLT. Hal ini dilakukan dengan mendengarkan aspirasi khususnya dari pelaku usaha dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah telah melakukan rapat terbatas soal subsidi, termasuk di sektor energi, pada hari ini (30/10/2024).
Menurut Hasan, saat ini pemerintah juga tengah mengkaji besaran subsidi yang bakal diberikan ke masyarakat, di mana Presiden Prabowo Subianto mengarahkan untuk diselesaikan dalam 2 pekan ke depan.
“[Besaran subsidi] masih dikaji, perintah beliau dalam waktu 2 minggu ini untuk diselesaikan,” ujar Hasan dalam keterangannya yang disiarkan secara virtual, Rabu (30/10/2024).
(dov/wdh)
