"Garis-garis dasar ini dibuat dengan melanggar kedaulatan Filipina yang telah lama berlaku atas Shoal tersebut sepanjang sejarah,” kata dewan tersebut dalam pernyataan pada Selasa.

Tindakan Beijing tersebut dilakukan setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada Jumat (8/11/2024) memberlakukan dua undang-undang (UU) yang memperkuat klaim maritim negaranya, termasuk UU Zona Maritim, yang bertujuan untuk membuat hak-hak maritim Manila terdefinisi jelas dengan membuat rute di atas perairan dan wilayah udaranya.

China mengatakan bahwa UU tersebut “bertujuan untuk semakin memperkuat putusan arbitrase ilegal” di LCS, mengacu pada putusan internasional tahun 2016 yang membatalkan klaim Beijing atas jalur perairan strategis tersebut.

(bbn)