Pihak kepolisian belum memberi tanggapan.
Konten Judi Online Menyelinap di Situs Pemerintah
Lembaga siber negara mengakui ada sekitar ribuan situs milik pemerintah memiliki sistem pengamanan yang sangat lemah hingga mudah disisipi konten judi online.
Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, situs pemerintah tidak beroperasi sesuai dengan standarisasi sehingga memudahkan sejumlah pelaku untuk menyisipkan konten judi online pada sistem tersebut.
BSSN telah meminta kementerian lembaga di Indonesia segera melakukan perbaikan berangkat dari temuan lemahnya sistem atau aplikasi di 1.200 situs pemerintah.
Tingkatkan Mitigasi Risiko dan Keamanan Data
Bukan kali pertama situs di bawah institusi kepolisian Indonesia menjadi sasaran peretasan. Bulan Juni data milik Indonesia Automatic Finger Indentification System (INAFIS) Polri menjadi 'barang jualan' oknum hacker di forum dark web. Database INAFIS Polri berisi wajah anggota, sidik jari, aplikasi Inafis Springboot, hingga database config ditawarkan dengan harga US$1.000.
Keamanan data (data security) yang lemah telah menjadi sorotan banyak para pengamat dan praktisi keamanan siber. Serangkaian kasus dugaan peretasan menujukkan perlu ada peningkatan aksi mitigasi risiko pada sebuah situs pemerintahan.
Perlu juga dilakukan audit keamanan atas sistem yang dipakai, jelas raktisi keamanan teknologi informasi dari Vaksincom, Alfons Tanujaya.
Perlu ada perombakan tata kelola, mulai dari pengaturan, pengawasan dan pengendalian, termasuk lembaga yang berwenang mengurusi keamanan siber kata Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi.
Selain itu, lanjut Heru, belum tampak tindak tegas aparat dalam setiap aksi peretasan atau pencurian data oleh hacker. Pemerintah juga belum dalam satu orkestrasi dalam pekerjan memitigasi risiko keamanan siber.
Ada kaitannya dengan pengusutan kasus judi online?
Polisi diketahui tengah melakukan penyelidikan atas berbagai kasus maraknya peredaran judi online, termasuk terungkapnya dugaan keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menjadi beking judol.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR menjelaskan bahwa pihaknya terus bekerja dalam pemberantasan judi online.
Dalam kasus pegawai Komdigi jadi penjaga situs judi online agar tidak diblokir, lanjut dia, penyidik membuka peluang pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat untuk diperiksa dalam kasus judi online, termasuk Menteri Kominfo pada pemerintahan sebelumnya, Budi Arie Setiadi.
"Ya saya kira, kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarahkan nama-nama tertentu [Budi Arie], saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa."
Berdasarkan catatan, Polri telah memblokir 68.108 situs judi online sepanjang tahun 2020 hingga 2024. 5.991 rekening juga telah diblokir. Listyo Sigit mengaku nilai transaksi judi online kini telah menyentuh Rp283 triliun.
Polisi juga telah meringkus sebanyak 9.096 tersangka dalam kasus judi online. Jumlah tersangka ini terungkap dalam 6.386 perkara dalam kurun waktu hampir empat tahun.
Menurut Listyo Sigit, maraknya publik mengakses judi online tidak lepas dari kemudahan akses hingga godaan minimal deposit bermain. Dari sebelumnya minimal Rp100.000 hingga Rp1 juta, "saat ini berkembang dengan angka transaksi Rp10.000 juga bisa ikut bermain judi online."
Listyo Sigit memaparkan bahwa sejumlah modus yang dilakukan pelaku dalam kasus judi online. Pada awalnya pelaku memanfaatkan rekening bank, namun kini bisa berkembang menggunakan metode QRIS, e-wallet hingga kripto.
(fik/wep)
