Atas alasan tersebut, Rachmat meminta Komisi XI DPR RI memaklumi keterlambatan-keterlambatan yang mungkin terjadi terkait evaluasi dan pertanggungjawaban yang seharusnya disampaikan ke wakil rakyat.
“Jadi ijinkan kalau kami mengalami kelambatan kelambatan itu lah yang terjadi. Memang ada peran penguatan tapi peran penguatan perlu waktu ya,” tuturnya.
Dalam kaitan itu, seharusnya Bappenas menyampaikan evaluasi indikator pembangunan nasional termasuk beberapa inisiatif yang dilakukan Bappenas. Namun, hal tersebut sempat tertunda akibat Komisi XI belum mendapatkan salinan dokumen yang dipaparkan Rachmat.
“Izinkan kami sampaikan setelah evaluasi kami sampaikan secara digital, dan evaluasi ini masih yang lama kementerian yang masih digabung. Semetnara untuk perencanaan, ini kami rencakan kementerian yang sudah terpisah,” jelas Rachmat.
Sebelumnya, Rachmat menyatakan pihaknya telah mengevaluasi tantangan pembangunan yang telah dikerjakan dan mengevaluasi capaian pembangunan RI.
“Apa yang kami lakukan disini bersama kawan-kawan ada baseline 2019, capaian 2023, dan target RPJMN. Dan RKP yang pada saat ini sedang kami lakukan evaluasi dan dengan basis evaluasi tersebut kami rencanakan apa yang jadi visi pemerintahan baru,” ucap Rachmat dalam kesempatan yang sama.
Berdasarkan data yang ditampilkan, terdapat 16 target indikator pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.
Namun, hanya 2 target yang telah tercapai yakni Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada RKP 2024 dipatok sebesar 105-108 serta Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dalam RKP 2024 dipatok sebesar 27,27%.
Selain itu, ada 3 target yang diperkirakan Bappenas tercapai, yakni Skor Pola Pangan Harapan yang dalam RKP 2024 dipatok sebesar 95,20 , Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang ditargetkan sebesar 9,29 tahun, serta Angka Kematian Ibu yang dicanangkan dalam RKP 2024 sebesar 183 per 100.00 kelahiran.
Sementara itu, 11 target indikator pembangunan nasional pada 2024 tidak tercapai yang melingkupi indikator di bidang perekonomian, kesejahteraan sosial, energi dan pangan, hingga sumber daya manusia (SDM).
(azr/lav)
