Smotrich percaya bahwa Presiden Trump, yang ia sebut menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam keputusan-keputusannya selama masa jabatan pertama, akan mendukung langkah tersebut.
Menurut Smotrich, ada kesepakatan luas dalam koalisi pemerintah Israel mengenai langkah ini dan penolakan terhadap pembentukan negara Palestina. "Satu-satunya cara untuk menghilangkan bahaya ini dari agenda adalah dengan menerapkan kedaulatan Israel atas permukiman di Yudea dan Samaria," tegasnya.
Namun, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, menyatakan bahwa pernyataan Smotrich mengonfirmasi niat pemerintah Israel untuk menganeksasi Tepi Barat yang diduduki, yang bertentangan dengan hukum internasional.
“Kami menyalahkan pihak berwenang Israel sepenuhnya atas dampak dari kebijakan berbahaya ini,” katanya. Ia juga menyalahkan Amerika Serikat atas dukungan berkelanjutan terhadap agresi Israel.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menanggapi bahwa meskipun para pemimpin gerakan pemukim mungkin yakin Trump akan mendukung langkah tersebut, pemerintah Israel belum mengambil keputusan resmi. “Keputusan belum dibuat mengenai masalah ini,” kata Saar dalam konferensi pers di Yerusalem pada Senin (11/11/2024). Ia menambahkan, “Terakhir kali kami membahas isu ini adalah pada masa jabatan pertama Presiden Trump.”
Tepi Barat telah berada di bawah pendudukan Israel sejak 1967, dan sejak saat itu permukiman Israel telah berkembang meskipun dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, dan bahkan menurut hukum Israel untuk pos-pos pemukiman yang lebih kecil.
Smotrich sebelumnya telah menyatakan niatnya untuk memperluas kedaulatan Israel atas wilayah yang diduduki, menggagalkan pembentukan negara Palestina.
Ia juga mengancam akan menggoyahkan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika gencatan senjata dengan Hezbollah disepakati di garis depan utara Israel.
(del)
