Dengan demikian, ia menekankan perlu ada koordinasi lanjutan dengan Kementerian Perdagangan mengenai kebijakan tersebut.
Menurut dia, harga ideal berdasarkan keekonomian adalah Rp9.000/liter, sedangkan pasar saat ini menetapkan di kisaran Rp7.000/liter.
"Hal ini membuat para peternak sapi di Indonesia mengalami kerugian," tegas Budi Arie. "Padahal susu skim secara kualitas jauh di bawah susu sapi segar karena sudah melalui berbagai macam proses."
Adapun berkaitan dengan impor susu, Kementerian Pertanian (Kementan) mencabut sementara izin impor lima perusahaan pengolahan susu buntut karena tidak terserapnya 200 ton susu segar/hari milik peternak sapi rakyat oleh Industri Pengolah Susu (IPS).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan, kebijakan ini diambil guna memastikan perusahaan industri susu tersebut dapat memenuhi kewajibannya, yakni menyerap susu produksi peternak.
"Saya yakin industri akan mematuhi kebijakan dari kami. Tapi, jika mereka menolak, kami akan cabut izin impor mereka selamanya," Arman menulis dalam pernytaan resmi, Senin.
"Ini ketegasan kami dari pemerintah untuk melindungi peternak."
Amran menambahkan pentingnya kemandirian pangan di Indonesia, khususnya dalam produksi susu, agar tidak tergantung pada impor. Sehingga, ia berharap Indonesia bisa kembali ke situasi tahun 1997-1998 dimana saat itu kebutuhan susu impor di dalam negeri hanya mencapai 40%.
Menurut Amran, pemerintah dalam 10 tahun ke depan Indonesia merencanakan mampu mandiri dalam produksi susu. Hal ini mengacu kepada Inpres No 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional yang dicabut pada awal 1998 karena mengikuti letter of intent (LoI) antara Pemerintah RI dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
Sejak saat itu, ketergantungan pada impor meningkat drastis, dari 40% pada 1997 menjadi 80% saat ini. "Sebagaimana nanti pangan bergizi arahan bapak presiden [Prabowo Subianto] itu berjalan dengan baik syukur-syukur susunya produksi dari dalam negeri," tegasnya.
(wep)
