Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan posisi utang pemerintah per 30 September 2024 sebesar Rp8.473,90 triliun atau setara dengan 38,55% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini tercatat naik Rp11,97 triliun dibanding posisi utang pada bulan sebelumnya yang tercatat Rp8.461,93 triliun.

Melansir Buku APBNKiTa Oktober 2024, Kemenkeu melaporkan bahwa per akhir September 2024 rata-rata tertimbang jatuh tempo utang pemerintah (average time maturity/ATM) berada di 7,98 tahun.

“Risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar juga terkendali, di mana 80,2 persen total utang menggunakan suku bunga tetap (fixed rate) dan 72,50 persen total utang dalam Rupiah,” tulis Kemenkeu dalam buku itu, dikutip Senin (11/11/2024).

Berdasarkan komposisinya, 88,31% utang pemerintah atau Rp7.483,09 triliun merupakan Surat Berharga Negara (SBN) yang 72,03% diantaranya merupakan SBN domestik senilai Rp6.103,90 triliun dan 16,28% sisanya yakni Rp1.379,19 triliun merupakan SBN Valuta Asing (Valas).

Lembaga keuangan domestik memegang kepemilikan SBN 41,4%, terdiri dari perbankan 19,5%, perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 18,7%, serta reksadana 3,2%.