Bloomberg Technoz, Jakarta – Kalangan ekonom menilai anggaran yang bakal dialokasikan pemerintah untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT), sebagai pengganti dari subsidi bahan bakar minyak, kemungkinan besar bakal lebih rendah dari alokasi untuk kuota subsidi/kompensasi BBM dalam APBN. 

Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan biasanya BLT akan sangat khusus diberikan kepada kalangan yang dianggap layak. Sementara itu, selama ini subsidi BBM di Indonesia berlaku cenderung berlaku lebih umum. 

Selain itu, BLT biasanya terikat dengan jangka waktu, mulai dari 3 bulan hingga 1 tahun. Di lain sisi, selama ini subsidi BBM selalu diberikan pemerintah setiap tahun dan masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui subsidi energi.

"Biasanya, berdasarkan pengalaman, total anggaran BLT-nya lebih kecil dibandingkan dengan anggaran subsidi yang dicabut, karena BLT biasanya sangat tertarget, hanya kalangan terbatas yang dianggap layak. Sementara  itu, subsidi BBM berlaku cenderung lebih umum," ujar Ronny kepada Bloomberg Technoz, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Sebagai gambaran, anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 adalah Rp504,7 triliun. Target prioritas dari Perlinsos tersebut adalah penyaluran subsidi Jenis BBM Terentu (JBT) Solar sebanyak 19,41 juta kiloliter dan BLT Desa untuk 2,96 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di desa.