Sementara untuk APBN 2025, Suahasil menyatakan bahwa berbagai program prioritas Prabowo-Gibran sudah masuk ke dalam rancangan dan siap untuk dilaksanakan pada tahun anggaran baru.
Bersamaan dengan itu, pihaknya juga memantau Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Kementerian/Lembaga yang sudah mulai keluar.
Dengan demikian, hal tersebut menjadi pendoman bagi alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) untuk tahun mendatang yang akan dikeluarkan pada akhir bulan ini.
Sedangkan penambahan atau perubahan K/L dan belum masuk ke dalam APBN 2025, maka saat ini masih dalam perencanaan dan penyusunan aktivitas serta kegiatannya yang nantinya akan dianggarkan untuk APBN 2025.
“Hal yang masih belum masuk masih didalam perencanaan dan digodok oleh KL-KL akan dibicarakan bulan November ini, supaya bisa dilaksanakan dianggarkan dan dilaksanakan mulai awal tahun 2025 yang akan datang,” tutur Suahasil.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa akan terdapat kementerian induk yang bertanggung jawab atas anggaran kementerian yang dipecah atau kementerian yang baru dibentuk.
Kementerian pengampu atau koordinator ini, kata Sri Mulyani, menjadi penting karena nantinya anggaran yang diberikan akan tetap bisa dipertanggung jawabkan.
“Ini kami juga terus konsultasi dengan BPK, karena nanti saat tutup tahun laporan keuangannya tetap harus dikoordinasi dengan K/L induknya, agar mereka bisa buat laporan keuangan 2024 agar bisa dilakukan audit sesuai peraturan UU,” ucap Sri Mulyani dalam kesempatan itu.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto Djojohadikusumo telah melantik 48 nama sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih. Mereka terdiri dari tujuh menteri koordinator, dan 41 menteri teknis.
(azr/lav)
